Sedikit Catatan Mencoba Melihat Lebih Dalam Langkah ZH dan Berbagai Resikonya

PONTIANAK-Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN pada bab IX, tentang Tata Urutan Peraturan Partai. Dimana

Ibrahim Arsyad
Ibrahim Arsyad

pada pasal 39 berbuyi sebagai berikut, Tata Urutan dn Kewenangan Peraturan Partai. Demikian disampaikan ole Ibrahim Arsyad, ST, Pernah menjadi Ketua Badan Perkaderan DPW PAN Kalbar.

Menurutnya, adapun tata urutan peraturan partai terdiri dari, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Kongres lainnya, Pedoman-pedoman Organisasi, Keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional lainnya, Keputusan Rapat Pimpinan Nasional, Keputusan Rapat Paripurna DPP PAN, Keputusan Pleno DPP PAN, Keputusan MPP DPP PAN dan Keputusan Rapat Harian DPP PAN.

Katanya, dengan mereview atas Pernyataan Zulkifli Hasan pasca pertemuan dengan Jokowi, yang langsung tanpa rapat internal memutuskan PAN bergabung dengan KIH.

Dengan catatan, jelas, ini keputusan pribadi bersama SB, Tidak dibahas dalam Rapat Harian DPP, Tidak dibahas dalam Rapat MPP, Tidak dibahas dalam Rapat Pleno DPP, Tidak dibahas dalam Rapat Paripurna DPP, Rapat Pimpinan Nasional dilakukan belakangan, setelah putusan pribadi yang inkonstitusional dan Kalau Koalisi Merah Putih dibentuk pasca Pilpres yang pengesahan calonnya lewat Rakernas, dimana merupakan ikutan dukungan saat Pilpres. Maka, tentu ketika banting stir berpindah, semestinya harus ditetapkan dalam momen yang selevel dengan itu, yakni Rakernas. Bukan pribadi Ketum pasca pertemuan seperti yang dilakukan, juga tidak cukup hanya Rapimnas, ujar Ibrahim.

Maka dapat disimpulkan bahwa, bergabungnya PAN dengan KIH dilakukan dengan cara inkonstitusional, ucap dia.

Ada pun alternatif langkah tersebut, Segera laksanakan Rakernas untuk memutuskan apakah menguatkan atau membatalkan yang telah dilakukan. Dalam hal pengaruh terhadap Citra Partai, jelas keputusan yang telah diambil sangat tergesa-gesa dan tidak strategis untuk kelangsungan PAN ke depan dimata grassroot, jelas Ibrahim Pernah mengikuti Latihan Kader Amanat Utama dan Coaching Instruktur Nasional.

Lanjut Ibrahim, dimata KMP dan konstituen, PAN adalah pengkhianat perjuangan, hanya memikirkan kekuasaan, bukan murni memikirkan kepentingan nasional. Bahwa penjelasan dari Majelis Kehormatan bisa jadi benar berkaitan situasi nasional, namun langkah taktis yang dilakukan Ketua Umum terlalu tergesa-gesa dan berlebihan dengan nyelonong sendiri tanpa melibatkan yang lain, baik instansi rapat yang memiliki kewenangan di internal, maupun terhadap rekanan partai se-koalisi (jika ingin menyelesaikan masalah nasional). PAN hanya partai menengah, mustahil bekerja sendiri bisa menyelesaikan masalah bangsa.

Selain itu, justru yang nampak adalah tendensi kepentingan pribadi untuk menyelamatkan diri dari tekanan masalah hukum yang dihadapi, bukan murni untuk kepentingan bangsa. Jika tidak dikuatkan atau Rakernas menginginkan dibatalkan, maka segera agendakan KLB, karena dari situ jelas pelanggaran mekanisme yang dilakukan yang mengakibatkan hancurnya citra partai. Dan untuk sementara sebelum KLB, Ketua Dewan Kehormatan diminta mengambil alih kepemimpinan untuk menyelamatkan partai. Sebeliknya, jika dikuatkan dari putusan sebelumnya, maka seluruh jajaran struktur harus komit untuk mengadapi segala resiko, termasuk redupnya citra partai dan bayang-bayang kesuraman 2019 mendatang, tegas Ibrahim./*

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *