SATUAN KHUSUS PEMBERANTASAN KORUPSI KEJARI MEMPAWAH MELAKUKAN PENGGELEDAHAN KANTOR SEKWAN DPRD KAB. MEMPAWAH

POSTKOTAPONTIANAK.COM

( Mempawah ) –  Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Dwi Agus Arfianto membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penggeledahan terhadap Ruang Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Kantor DPRD Mempawah, Kamis (19/07/2018).

( foto dok. / hg ).

Penggeledahan ini dilakukan oleh Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mempawah, Hary Wibowo.

“Penggeledahan ini dalam rangka mempercepat tindak lanjut hasil audit BPK. Untuk melakukan penuntasan penyidikan terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Karena beberapa dokumen belum bisa kita lengkapi, kita geledah saja,” katanya saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, sekitar pukul 16.00 Wib.

Dokumen yang dimaksud ialah, data pendukung SPJ dan manifest terkait kasus dugaan korupsi Rp3,5 miliar yang dibancak melalui dalih perjalanan dinas fiktif oleh sekian oknum anggota DPRD Mempawah pada tahun 2012, 2013 dan 2014 silam.

Dwi mengaku bahwa data-data ini sebelumnya sudah diminta secara “baik-baik” kepada pihak Sekwan DPRD Mempawah, namun karena Sekwan tidak kooperatif, makanya kejaksaan berinisiatif untuk melakukan penggeledahan.

“Makanya inisiatif proaktif untuk jemput bola saja. Daripada saling tunggu, kebetulan kita juga sudah diberi ijin dari pengadilan,” katanya.

Lebih lanjut, Dwi mengakui bahwa penyidikan terhadap kasus ini cukup memakan waktu. Kendati berdasarkan hasil audit BPK telah menemukan kerugian negara sekitar Rp3,5 miliar, namun kasus ini belum dapat diajukan ke pengadilan, dengan alasan bahwa pengadilan memerlukan sejumlah dokumen pendukung yang asli sebagai bukti.

“Supaya dokumen ini bisa dihadirkan di persidangan tentunya harus dokumen asli, dan kerugian yang dihitung oleh BPK itu belum mempunyai nilai kekuatan pembuktian pro justicia, karena angka Rp3,5 miliar tersebut masih dalam bentuk pemeriksaan reguler yang dicatat dalam LHP BPK saja,” katanya.

Agar bisa diterima oleh pengadilan, maka LHP BPK tersebut harus dituangkan terlebih dahulu menjadi atau dalam bentuk hasil penghitungan kerugian negara. Dan dalam hal penyajian data tersebut, harus dalam bentuk dokumen yang asli bukan fotokopian.

“Karena pada saat penyusunan LHP yang pertama, data dukungannya mungkin berupa fotokopian, fotokopian tidak bisa dihadirkan di persidangan, makanya teman-teman penyidik memerlukan data yang asli, SPJ, manifest, boarding pass, tiket yang asli dari pihak terperiksa dalam rangka mendukung di persidangan,” paparnya./rls/HG.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *