Ratusan Pendemo Minta Tutup dan Hentikan Semua Kegiatan PT Rafi Kamajaya Abadi di Melawi

DEMO : Ratusan warga datang berdemontrasi ke gedung DPRD Melawi untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka berharap para wakil rakyat bisa memfasilitasi persoalan antara masyarakat dengan perusahaan PT Rafi Kamajaya Abadi.

Foto : Ratusan Warga Datangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati./ Joni Julianto
Foto : Ratusan Warga Datangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati./ Joni Julianto

POSKOTAPONTIANAK.COM ! MELAWI – Ratusan warga dari 17 desa yang berada di sekitar wilayah PT Rafi Kamajaya Abadi perjuangkan hak mereka yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan perkebunan yang berkerja di empat wilayah kecamatan tersebut. Untuk memperjuangkan hak mereka tersebut warga mendatangi kantor DPRD Melawi dan Kantor Bupati Melawi pada Rabu (22/6).

Perwakilan masyarakat, Tanhusni, saat pertemuan di DPRD Melawi menyampaikan, tuntutan masyarakat yakni pola pembagian kebun plasma atau kemitraan dari ijin 37.208 hektar yang dimiliki perusahaan dari tahun 2009, plasma yang sudah dibangun baru 1.839 hektar. Seharusnya kebun plasma dibangun seluas 7.400 hektar.

Lantaran tidak jelas tersebut, sehingga sampai sekarang masyarakat belum mendapatkan pembagian hasil yang telah disepakati dan dijanjikan 80:20 oleh pihak perusahaan sejak dibangun dari tahun 2009. “Sedangkan perusahaan PT Rafi Kamajaya Abadi setiap harinya melakukan panen buah sawit dan kami hanya melihat sebagai penonton,” ucapnya.

Selain itu masyarakat minta kebun yang dibangun diluar Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) supaya segera dikeluarkan dari lahan perusahaan. Koperasi yang dibentuk perusahaan ditahun 2011 tidak berfungsi dan tidak jelas keanggotaanya. Lahan yang sudah diukur dan digusur bahkan ada yang sudah ditanami tapi belum dibayar supaya segera dibayarkan.

Hutang-hutang kepada masyarakat kontraktor yang belum terbayarkan supaya dibayarkan sesuai  dengan perjanjian yang sudah disepakati. Tenaga kerja yang dilibatkan diperusahaan banyak orang-orang dari luar, sementara orang lokal atau pribumi hanya jadi penonton.  “Kami minta kepada DPRD Melawi supaya memfasilitasi tuntutan kami kepada PT Rafi Kamajaya Abadi ini. karena perusahaan tersebut telah merampas hak masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Awang kondisi yang terjadi di PT Rafi Kamajaya Abadi sudah hampir seperti di Masuji, dimana warga tidak bisa membuat sertifikat rumah karena sudah masuk dalam HGU Perusahaan. Karena itu dia minta kepada anggota DPRD Melawi supaya menolong masyarakat. “Anggota DPRD harus mengurus kami masyarakat, jangan hanya diam dan tidur,” ujarnya.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menyampaikan, kehadiran investor ke daerah ini tentunya untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk mensensarakan masyarakat. Kalau hanya untuk mensensarakan masyarakat untuk apa memasukkan investor. “Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena kami berada ditengah-tengah masyarakat,” ucapnya.

Dikatakan dia, kalau keberadaan PT Rafi tidak membawa manfaat, malah membawa mudarat, cabut saja izin PT Rafi. Lebih baik lahannya diserahkan kepada masyarakat dari pada perusahaan mengelolanya. Kata dia, nanti masalah ini akan dibicarakan bersama dengan eksekutif, mudah-mudahan persoalan ini bisa segera terselesaikan. “Kalau tidak ada jalan keluar penyelesaian, maka mau tidak mau kami dari DPRD Melawi akan mendorong pencabitan izin PT Rafi,” ujarnya.

Kemudian Ketua Komisi C DPRD melawi, Malin mengatakan, persoalan di PT rafi tersebut memang sudah banyak, seperti masalah HGU, dimana HGU dibuat bersamaan dengan IUP. Semestinya IUP dulu dibuat, setelah itu baru HGU. Karena IUP dan HGU dibuat bersamaan, maka ada rumah warga yang masuk dalam HGU PT Rafi. “Hal itu diketahui saat warga ingin membuat sertifikat rumahnya. Dimana rumahnya sudah masuk dalam HGU PT Rafi,” Pungkas Anggota Dewan Komisi C Malin.

Persoalan lain, PT Rafi membangun kebun diluar IUP dan HGU. Luas kebun yang dibangun diluar IUP dan HGU tersebut kurang lebih sekitar 600 hektar. Lokasi tersebut tersebar dibeberapa tempat disejumlah desa yang berada disekitar perusahaan. “Kebunyang dibangun diluar IUP dan HGU tersebut harus diserahkan atau dikembalikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu ada persoalan IPK II, dimana IPK tersebut tidak jelas. Luas lahannya 1350 hektar, dengan potensi kayu sekitar 37 ribu kubik. Kayu-kayunya sudah ditebang dan ditinggalkan, serta dibiarkan menumpuk dilapangan. Sementara kayu-kayu tersebut  belum dibayar pajaknya. “Informasinya PT Rafi juga nunggak bayar pajak PPN PPH, PBB dan sebagainya. Total hutang pajak PT Rafi kepada Negara   sekitar 35 miliar.

Informasinya kata Malin, PT Rafi akan menjual kebunnya. Sementara kalau kebun tersebut dijual kepada perusahaan lain, bagaimana dengan hutang piutang perusahaan kepada masyarakat yang belum terbayarkan sampai sekarang. “Saya melihat ini salah satu trik perusahaan untuk menghilangkan jejak, biar mereka terbebas dari tagihan hutang,” ucapnya./*Joni Julianto

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *