Puluhan Bangunan Dinilai Langgar GSB

Komisi A DPRD : Perda IMB Perlu di Revisi

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Terkait masih banyaknya bangunan di Jalan Margonda yang melanggar Garis Gedung DPRD Kota Depok (Ist)Sempadan Bangunan (GSB), serta diragukan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya. Maka Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, menilai bahwa perda IMB harus direvisi. Bahkan permasalahan Garis Sempadan Bangunan (GSB), ini perlu dibicarakan dan dibahas agar ada langkah yang akan diambil oleh pemerintah sehingga tidak mengambang. Sebab Perda yang dimiliki Depok belum memasukkan sanksi denda. Karenanya, saat ini akan ada revisi perda jika pilihannya mengacu pada regulasi hukum.

“ Maka jika ada ketentuan yang sifatnya kebijakan khusus, itu bisa jadi pertimbangan Pemkot Depok. Selain itu ada dua pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan sanksi kepada para pemilik bangunan. Di antaranya sanksi pembongkaran atau sanksi denda sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ujar  Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya kepada wartawan kemarin dikantornya.

Menurut Qurtifa, sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memberlakukan sanksi administratif. Diberlakukan pula peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan IMB gedung, pencabutan IMB gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, serta pencabutan sertifikat baik fungsi bangunan gedung atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

“ Dapat juga dikenai sanksi denda paling banyak 10 persen dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Jenis pengenaan sanksi ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. Tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,” tuturnya.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Nurhasim, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk berani membongkar puluhan bangunan di Jalan Margonda yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

“ Pertanyaan nya bangunan yang melanggar aturan GSB tersebut ada IMB nyakah. Bilamana tida ada IMB nya, itu sudah jelas kesalahan Pemkot,” ujarnya.

Nurhasim menegaskan, jika bangunan tersebut tidak memiliki IMB maka kesalahan pelanggaran GSB adalah dari sisi pemilik bangunan. Namun setidaknya ada kebijakan terkait pelanggaran ini, sekalipun harus dibongkar.

“ Berati bahwa ini menandakan tidak optimalnya pengawasan di Depok, banyak kebijakan yang melanggar perda serta tidak adanya koordinasi,” tandasnya.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *