Program Unggulan serta Visi Misi Tak Sesuai Harapan Masyarakat

Ketua LSM Gelombang : Masyarakat Jangan Disuguhi Janji Kosong

DEPOK, POSTKOTAPONTIANAK.COM-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Lokomotip

Ketua LSM Gelombang Kota Depok, Cahyo Putranto Budiman (Ist)
Ketua LSM Gelombang Kota Depok, Cahyo Putranto Budiman (Ist)

Pembangunan (Gelombang), Kota Depok, Cahyo Putranto Budiman membenarkan, bahwa sejumlah LSM yang keberadaannya di Depok, mempertanyakan Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad yang mencalonkan kembali sebagai Walikota 2016-2021. Sebab Idris Abdul Somad selama mendampingi Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, priode 2010 hingga 2015 ini, belum dirasakan realisasi janji kampanyenya. Pertanyaan nya, apakah janji yang diucapkan selama kampanye bersama Nur Mahmudi sudah terealisasi seluruhnya atau masih banyak janji yang belum terwujud.

“Jadi ketika ingin maju mencalonkan kembali, sebaiknya wujudkan terlebih dahulu seluruh janji kampanye tahun 2010 lalu. Jangan kami diberi janji palsu, artinya masyarakat tidak lagi disuguhi janji kosong pemimpin Depok kedepan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (1/10/2015), di sekretariatnya.

Dia menjelaskan, ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 lalu, duet pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nur Mahmudi-Idris Abdul Somad,  diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua pasangan ini memiliki visi dan misi membawa perubahan dan perkembangan positif bagi Kota Depok. Visinya adalah mewujudkan Depok kota maju dan sejahtera. Misinya adalah mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi, mewujudkan SDM unggul, kreatif dan relijius, mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, serta mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

“Delapan program unggulan serta visi dan misinya yang digembar-gemborkan dalam kampanye itu, apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat,” jelas Cahyo.

Cahyo mencontohkan, ada dua program yang dijanjikan tersebut, misalkan program memberi kredit tanpa bunga sebesar masing-masing Rp5 juta untuk 5000 Usaha Kecil dan Menengah serta program pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda. Apakah kedua contoh program tersebut sudah dijalankan, karena sampai saat ini kedua program tersebut tidak terlihat hasilnya.

“Artinya, realisasi janji kampanye tersebut tidak jelas, alhasil terlihat dari tingkat pengangguran di Kota Depok semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sudah mendekati angka 100 ribu orang mengangguran,” ketusnya.

Cahyo juga mengingatkan, bahwa delapan program unggulan pasangan Nur Mahmudi-Idris Abdul Somad adalah; gratis biaya pendidikan untuk SD, SMP dan SMA Negeri, menyediakan satu SMA/SMK Negeri di setiap kecamatan, menyediakan 100 beasiswa kuliah di perguruan tinggi untuk siswa-siswi yang berprestasi, memberikan layanan gratis untuk pasien penderita Demam Berdarah Dangue (DBD) di kelas III Rumah Sakit Umum Daerah. Lalu, pemberian santunan kematian, betonisasi jalan lingkungan, memberi kredit tanpa bunga sebesar masing-masing Rp5 juta untuk 5000 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pemberdayaan ekonomi 3000 pemuda.

“Ini sangat miris sekali, sebab bukan hanya janji kampanye yang belum terlihat hasilnya tetapi justru selama dua tahun berturut-turut, Kota Depok malah mendapat prestasi sebagai kota dengan pelayanan publik terburuk se-Indonesia, hal ini berdasarkan survei indeks integritas sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Prestasi ini ternyata tidak sesuai dengan misi yang disampaikannya bahwa akan mewujudkan pelayanan publik yang professional,” imbuhnya.

Cahyo menegaskan, dengan bangganya Nur Mahmudi mengucap bahwa Depok sudah banyak perguruan tinggi yang menyediakan latihan kerja. Balai latihan kerja hanya menghabiskan biaya besar, dari pada menghabiskan biaya besar lebih baik mengadakan pelatihan di perguruan tinggi terdekat. Ternyata pernyataan Nur Mahmudi tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Justru kualifikasinya rendah SDM Depok menjadi penyebab pengangguran di Kota Depok meningkat sangat tajam.

“Artinya, keinginan mewujudkan SDM unggul tidak ditunjang fasilitas memadai dan dana yang besar. Kedua pemimpin Depok itu menyerahkan tanggung jawab memberikan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM kepada perguruan tinggi,” tandasnya.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *