Polri dan KPK Harus Usut Mafia Gula

JAKARTA – Ketua umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil, bertemu petinggi Polri dan KPK, Senin (20/4) kemarin. Tokoh petani tebu asal Tanggul itu pun meminta penegak hukum tegas memberantas mafia gula di Indonesia.

Fpto: dok-SJP
Fpto: dok-SJP

“Kami mengapresiasi Polri dan KPK yang akan menindak tegas siapa pun pihak yang merusak tata niaga gula yang berkeadilan. Kami juga setuju penegak hukum dilakukan terhadap perbuatannya, dan bukan terhadap orangnya,” ujar Arum, saat pertemuan yang di fasilitasi Kadin di Jakarta.

Kata Arum, dirinya merasa prihatin atas lahirnya sejumlah organisasi petani tebu yang ternyata tidak berpihak kepada kepentingan petani. Bahkan diakuinya, organisasi berkedok petani tebu hanyua sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan para importir gula.”Kalau ditemukan penyimpangan baik saat ini atau masa lalu, sebaiknya KPK dan Polri bertindak tegas agar ada efek jera. Karena oknum yang demikian yang menjadi penghambat swasembada gula,” pintanya.

Pria yang juga pengurus Kadin Pusat tersebut menilai, persoalan pergulaan nasional sangat kronis. Jika tidak ada niat baik pemerintah menyusun formulasi pro petani dan kerja keras penegak hukum mengungkap mafia gula, maka petani gula di Indonesia akan terus dibayang-bayangi kebangkrutan.

“Masalah klasik seperti pabrik gula yang tidak efisien karena rendeman rendah. Belum lagi minimnya varietes tebu unggulan dan ditambah persoalan kacaunya distribusi pupuk bersubsidi, semakin membuat petani menjerit,” jelasnya. Selain itu kata Arum, perilaku curang oknum pegawai perusahaan pabrik gula yang berkalikong dengan organisasi petani tebu ‘abal-abal’, juga berandil besar terhadap carut-marutnya pergulaan nasional.

Tak hanya itu, tantangan persaingan gula Internasional juga dinilai tak sebanding dengan kekuatan pergulaan nasional. “Jika sepuluh perusahaan produsen gula terbesar di dunia surplus sekitar 57 juta ton, maka peluang Indonesia dimasuki importir gula semakin tinggi,” jelasnya.

Persoalan demikian dinilai rawan sekali para mafia impor gula bermain. Karenanya, komitmen Polri dan KPK dinilai sebagai institusi yang mampu menghentikan praktik liar yang merugikan petani tersebut. “Kami petani sangat mengapresiasinya, jika Polri dan KPK kemudian juga didukung Kejaksaan, mengungkap skandal mafia gula impor,” tutur Arum Sabil.

Arum juga mengusulkan adanya penerapan Dartar Negatif Investasi (DNI) terhadap pendirian industri gula rafinasi serta meminta adanya verifikasi dan penyelidikan terhadap beberapa pabrik gula rafinasi, agar tidak ada lagi rembesan gula rafinasi dengan bahan baku gula mentah impor yang salah peruntukan. “Selain itu seharusnya izin impor gula harus berdasarkan kuota kebutuhan dan bukan berdasarkan kapasitas terpasang,” katanya.

Wakil ketua KPK Zulkarnaen, menuturkan bahwa gula tergolong salah satu dari lima komuditas pangan strategis, yang termasuk ke dalam unsur penting ketahanan pangan nasional. Sehingga katanya, siapa pun pihak yang merugikan gula nasional, layak baginya untuk ditindak tegas.

Dia juga mengakui, bahwa KPK sudah menerima aduan masyarakat terkait gula pada tahun 2014 silam. “Pengaduannya antara lain terkait pengelolaan aset, perkebunan tebu dan pabrik gula,” ungkap Zulkarnain.

Sementara itu, Analisis Kebijakan Bidang Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri, Kombes Pol Drs Kris Erlangga, menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas yang berefek jera terhadap siapa pun pihak yang merugikan petani tebu dan industri gula nasional.

“Polri siap melakukan penegakan hukum yang berefek jera terhadap pelaku peredaran gula kristal rafinasi yang melanggar hukum pidana,” tegasnya. Dia juga mengaku pada akhirnya perlu ada kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mengindentifikasi, menyelidiki dan memberi hukuman bagi pelaku perdagangan gula ilegal. /rul/mto/(SJP)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *