PLN Wilayah Mempawah dan Kejaksaan Negeri Mempawah Tindak Pelanggan Bermasalah

POSTKOTAPONTIANAK.COM

( Mempawah ) – Bertempat di ruang aula Kajari Mempawah, PT. PLN Wilayah Mempawah dan Kejaksaan Negeri Mempawah Melakukan pemanggilan dan pelunasan Hutang kepada para pelanggan yang tertunggak di PLN Wilayah Mempawah. Rabu, 29/11/2017.

Bahwa dalam pemanggilan ini Kejaksaan Negeri Mempawah siap memfasilitasi segala permasalan PLN Wilayah Mempawah yang menyangkut hukum perdata dan tata usaha negara, termasuk dalam pemanggilan pelanggan yang menunggak bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran tunggakan PLN Wilayah Mempawah.

Kejaksaan Negeri Mempawah melalui Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Selly Riviana SH dan Jaksa İrina Oktatiana SH saat usai mendampingi Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mempawah ditemui oleh tim investigasi.

Jaksa Selly Riviana SH ditemui usai pelaksanaan kegiatan memaparkan, “Pelaksanaan kegiatan pemanggilan para pelanggan yang menunggak ini sesuai dengan MOU antara Pihak Kejaksaan Negeri Mempawah dengan Pihak PLN Wilayah Mempawah Nomor: 0262.PJ/HKM.00.01/PTK/2017 Nomor:03/Q.1.15/Gs.2/09/2017, dan sesuai aturan jika sudah dilakukan MOU ini, para pihak harus melaksanakan tupoksi yang sudah tertuang dalam klausul didalamnya.”

Dalam hal itu, tidak hanya pada MOU, Jaksa Selly Riviana juga menyampaikan masih ada aturan lain sebagai pelaksanaan dari Jaksa Pengacara negara yang dituangkan pada tugas dan wewenang jaksa dalam menyelesaikan masalah perdata dan tata usaha negara.

“Bahwa Dalam KEPJA Nomor : Kep-225/A//JA/3/2003 ditentukan mengenai fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang kaitannya dengan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara, antara lain :

Penegakkan hukum, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dan wewenang memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan.

Bantuan hukum, dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka usaha menyelesaikan masalah atau sengketa perdata atau tata usaha negara yang dihadapi oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD; baik melalui litigasi maupun non litigasi.

Pertimbangan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacar Negara dalam memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum (Legal Opinion). Dalam pelayanan hukum, nasehat hukum atau pendapat hukum itu diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada anggota masyarakat. Dalam pertimbangan hukum, nasehat hukum atau pendapat hukum tersebut diberikan kepada instansi pemerintah / BUMN / BUMD.

Pelayanan hukum, adalah semua bentuk pelayanan yang diperlukan oleh instansi negara atau pemerintah atau masyarakat yang berkaitan dengan kasus perdata atau tata usaha negara. Misalnya konsultasi, opini dan sebagainya.

Tindakan hukum lain, merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau dalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Contohnya : apabila terjadi sengketa antar lembaga negara/lembaga pemerintah/BUMN/BUMD, yang mana Jaksa Pengacara Negara tidak dapat mewakili salah satunya, namun dapat melakukan tugasnya sebagai mediator atau fasilitator bagi para pihak.” tegasnya
“Sehingga tujuan utama dibentuknya JAM DATUN antara lain :

Menjamin tegaknya hukum dan mewujudkan keadilan (filosofi), memelihara serta melindungi kepentingan umum.
Menyelamatkan kekayaan negara dengan menggunakan istrumen perdata
Selain itu juga, pemanggilan yang dilakukan agar membuat efek jera kepada pelanggan agar tetap mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh pihak PT. PLN Wilayah Mempawah dan mengingatkan kepada para pelanggan agar hal ini tidak terulang kembali.” ungkapnya

“Jadi kegiatan hari ini sebagai bentuk kerja nyata kami sebagai jaksa pengacara negara pada kejaksaan negeri mempawah dalam memberikan bantuan hukum secara non litigasi bagi perusahaan negara yaitu PT.PLN (persero) yg telah mempercayakan kepada kami dengan diterbitkan 70 skk di akhir tahun 2017.” ungkapnya

Hal senada juga disampaikan oleh Junaidi, Kabid Administrasi PT. PLN Wilayah Mempawah, ” Bahwa perlu petugas PLN untuk memahami persoalan hukum, karena persoalan perdata dan tata usaha negara terkait kelistrikan mulai tunggakan pelanggan dan lainnya sangatlah perlu dipahami sehingga pihak kami dapat bertindak sesuai hukum yang berlaku dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan yang bertentangan dengan hukum terutama soal perdata dan tata usaha negara.”

sebelumnya belum ada hubungan kerja dengan pihak kejaksaan negeri mempawah, dan mulai akhir tahun 2017 ini kami lakukan bersangkutan dengan penggunaan keuangan negara karena PLN juga merupakan Perusahaan milik negara.

” Pihak kami sangat terbantu dengan adanya MOU antara PLN Wilayah Mempawah dengan Kejaksaan Negeri Mempawah, dengan adanya kerjasama ini yang tadinya pelanggang tidak mau membayar, jadi akan membayar tunggakan kepada pihak PLN.” ungkapnya

Pihak kami sangat terbantu dengan adanya MoU dan surat kuasa khusus (skk) yg kami percayakan kepada kejaksaan negeri mempawah sebanyak 70 skk dalam penanganan pelanggan bermasalah

“Harapan kami dari pihak PLN Wilayah Mempawah bahwa ini merupakan bentuk sinergitas dalam penangan hukum PLN Wilayah Mempawah dengan Kejaksaan Mempawah, yang mana PLN ini merupakan perusahaan milik negara dalam proses pelaksanaan kegiatannya menggunakan uang negara, maka dipandang perlu jalinan kerjasama dalam penyelesaian ini.”(ar/pkp). // foto : ar1 //.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *