PKPD Ponorogo Plong Setelah Demo Kemendagri

Foto : dok SN/SJP
Foto : dok SN/SJP

PONOROGO – Audiansi Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPD) Ponorogo menjelaskan bahwa para Kepala Desa dan perangkat desa di Ponorogo mulai sedikit merasa lega.

Pihak kementerian Dalam Negeri siap meninjau tentang hak asal-usul yaitu pengelolaan tanah bengkok, tentang PP 43 pasal 100 tetap akan di akumodir sampai Menteri menurunkan SE (Surat Edaran) supaya kepala Desa tidak dibebani PP 43 pasal 100. Sedangkan dalam perumusannya perwakilan kepala Desa juga akan dimasukkan dalam tim perumusanya. “Hal ini busa menjadi acuan, dan hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa sendiri,” terang Riyanto, Kamis (26/3).

Dari hasil tersebut Riyanto menyampaikan bahwa kedatangan PKPD Ponorogo ke Jakarta tidak pulang dengan tangan hampa. Dia berharap para kepala desa dan perangkat desa bersabar menunggu perkembangan, hingga diturunkan Surat Edaran (SE) dari Menteri.

Lebih lanjut Riyanto menyampaikan bahwa pada Kamis (26/3) Kepala Kasi Bapemas dan Pemdes Ponorogo, Nadjib Susilo juga memenuhi undangan ke Jakarta guna melakukan pembahasan terkait hal tersebut. ”Ini jelas sudah ada perkembangan mas, hari ini Pak Najib juga ke Jakarta untuk membahas tentang PP tersebut di Kementerian dalam Negeri, dan Insya Allah yang akan datang perwakilan dari Kepala Desa juga akan di undang ke Jakarta,” paparnya. (MUH NURCHOLIS)/SJP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *