Pertikaian Lulung – Ahok Jangan Diseret Ke Ranah Politik

JAKARTA – Perseteruan Lulung Lunggana, Wakil DPRD -DKI Jakarta dengan Ahok semakin memanas dan meluas. Mulai perang mulut melalui media

H. Alex Jamaluddin, Ketua DPC GRIB Jakarta Selatan.(Ist)
H. Alex Jamaluddin, Ketua DPC GRIB Jakarta Selatan.(Ist)

hingga masuk ke wilayah instansi dan lembaga, DPRD dengan Provinsi DKI. Hal ini dipertajam dengan persoalan RAPBD yang tidak memiliki titik temu di kedua pihak.

Ahok menuding DPRD membuat RAPBD yang tidak sesuai dengan e-budgeting yang telah disepakati melaui rapat paripurna DPRD sebelumnya. Hal yang sama juga diungkapkan DPRD bahwa Ahok mengirimkan RAPBD ke kemendagri yang bukan hasil kesepakatan kedua pihak. Ahok bersikeras menolak RAPBD yang dianggap memuat anggaran fiktif sebesar 12,1 T.  Inilah yang kemudian dianggap sebagai anggaran siluman.

Peroalan semakin meruncing hingga DPRD akhirnya menempuh hak angket untuk penyeledikan terhadap Ahok dengan jajarannya di SKPD-DKI Jakarta.

Perseteruan Ahok dan DPRD berdampak tertundanya RAPBD 2015. Dengan kata lain, pembiayaan operasional pembangunan DKI banyak yang macet.

Menanggapi persoalan ini, Ketua DPC GRIB Jakarta Selatan, H. Alex Jamaludin Sabtu (14/3) memberi komentar, dirinya tidak menginginkan persoalan personal antara Ahok dan H.Lulung ini meluas hingga memasuki ranah pemerintahan dan menjadi persoalan politik.

“Ini persoalan personal, jangan ditarik ke ranah politik yang berdampak pada masyarakat secara luas. Kalo memang jentel, duel satu lawan satu di Monas.” ujarnya kepada Radar Indonesia News melalui sambungan selular./radar-indo

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *