Penjarakan Oknom ASN yang Melakukan Gratifikasi

DEPOK – Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Suprianto mengungkapkan, bahwa

gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Maka dari itu, dihimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) Kota Depok, ketika menerima masalah gratifikasi itu, minimal mendapat hukumannya 4 tahun, hingga dengan maksimal seumur hidup,” ungkap Agus, di Balaikota.

Dia mengingatkan, bahwa hukuman bagi penerima gratifikasi jauh lebih berat ketimbang kasus suap. Jadi, kasus suap hukumannya, maksimal hanya 5 tahun. Sedangkan gratifikasi minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.

“Gratifikasi itu bentuknya pemberian kepada PNS karena jabatannya. Tapi kalau suap, sudah ada unsur transaksionalnya. Maka dari itu, PNS jangan main-main dengan gratifikasi. Apalagi gratifikasi yang sudah mengarah ke suap. “Pokoknya apa yang diterima PNS selain gaji, itu adalah gratifikasi. Bentuknya macam-macam, ada parcel, tanda mata, kenang-kenangan dan sebagainya,” imbuh Agus.

Dia mencontohkan, bilamana dikasih proyek atau kegiatan, sekian persen untuk pejabatnya. Kalau tidak mau memberi, maka proyeknya tidak akan diberikan. Itu adalah suap. “Saling memberi itu suatu hal yang biasa, sudah menjadi budaya. Tapi jangan memberi karena melihat jabatannya. Kalau diberi karena jabatannya, itu gratifikasi,” ujar Agus.

Tindak kejahatan korupsi yang banyak terjadi. Papar Agus ada 3 sebab orang melakukan korupsi. Pertama, korupsi karena adanya peluang. Di banyak tempat sudah dibuatkan sistim supaya tidak ada peluang untuk korupsi. Tapi pada kenyataannya banyak yang tidak menjalankan atau melaksanakan sistem. “Sistim yang tidak dijalankan, sama saja dengan tidak ada sistem,” paparnya.

Kedua korupsi karena pembenaran. Seseorang PNS atau pejabat merasa tidak ada masalah kalau mendapatkan atau menerima sesuatu di luar gajinya karena merasa sudah capek bekerja.
Ketiga, korupsi karena dorongan. Orang dianggap sukses kalau sudah kaya. Meskipun sudah pejabat tapi tidak kaya, maka dianggap belum sukses.
“Semua orang ingin mengaktualisasikan dirinya sebagai orang kaya. Dorongan itulah yang kemudian seseorang melakukan korupsi,” ujar Agus.

Agus menegaskan, karena itu KPK sering mensosialisasikan anti korupsi di keluarga. Ketika anaknya bertanya soal korupsi, orangtua selalu bilang korupsi itu jahat, tapi tetap dilakukannya.

“Selain itu juga pihaknya selalu mendorong kepada ibu rumah tangga untuk selalu bertanya kepada suaminya ketika mendapat hal yang berlebih dari yang biasanya. Jika dikasih uang berlebih dari yang biasanya, tanyakan sumber uang itu dari mana. Apakah dari hasil korupsi atau tidak, jadi dengan sikap sepert itu diharapkan budaya korupsi makin hilang karena malu melakukannya,” imbuhnya.

Sementara ditempat yang sama, Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan, bahwa tak ada ampun lagi jika ada anak buahnya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya. Idris bahkan memastikan jika ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jelas dan terbukti melakukan korupsi bakal langsung dipecat.

“Sanksi secara konsep dan system sudah ada. Semisal, tindakkan korupsi jika sudah pada tingkatan tersangka belum vonis sudah ada aturan perundangannya. Kalau kejahatan lain vonis di bawah dua tahun itu tidak diberhentikan status ASN nya. Namun kalau ASN terbukti korupsi dengan vonis sehari pun, maka langsung dipecat dari ASN, memang aturannya seperti itu, sanksi korupsi ini memang berat,” tandasnya.

Dia berjanji, bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan dan antisipasi sesuai arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini presiden serta KPK. Namun begitu, Idris tidak bisa menjamin anak buahnya maupun masyarakat tidak melakukan korupsi.

“Namun, oknum itu ada di mana saja. Jadi kalau ada yang melakukan (korupsi,red) ya inilah oknum, bukan ASN sejati dalam artian konteks pemerintahan. Setiap dilantik para ASN pun menandatangani pakta integritas serta perjanjian pelaksanaan kinerja termasuk larangan untuk tidak melakukan korupsi dan gratifikasi,” ucap orang nomor satu di Kota Depok itu. (Faldi)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *