Penggunaan Dana Desa Bukan Hanya Untuk Pembangunan Fisik Saja

Mempawah – Nurhadiyansyah, Petugas Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar, mengungkapkan bahwa sesuai Permendes nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa, dana desa juga harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di desa bukan hanya untuk pembangunan fisik semata.

Hasil evaluasi Pemprov sekitar 82% dana desa digunakan untuk pembangunan fisik, dan 7% pemberdayaan.” ungkapnya.

Hadi berharap agar dana desa tahun 2018 nanti dapat meningkat secara signifikan akan sektor pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. “Jika program pemberdayaan yang hidup di desa, akhirnya terbentuk SDM di desa, sehingga efek akan diikuti meningkatnya sektor lain seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Hadi, pembinaan secara intens tak kalah penting untuk tetap diberikan, hal agar program tersebut dapat mandiri dan menjadi sebuah kegiatan diklat yang konsisten.

“Setelah terbentuknya SDM dengan skill, perencana, promosi, dan managerial, sehingga program tersebut dapat berjalan dan dirasakan manfaat oleh banyak orang.” ujarnya

Harry Gunawan SH, Ketua DPC Laskar Anti Korupsi İndonesia Kabupaten Mempawah. Dia mmenuturkan, penggunaan dana desa harus dapat dikelola dengan baik agar benar-benar bermanfaat bagi pembangunan desa.

Dalam penyaluran bahwa dana desa bisa dipergunakan untuk kegiatan di desa, seperti kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, seni budaya, olah raga, agama dan semua yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di desa setempat dan bukan hanya untuk kegiatan fisik saja.

“Jangan dianggap sederhana. Pembangunan di desa, karena awal dimulai dari musyawarah desa untuk pelaksanaan dana desa. Jangan main-main, pengelolaan dana desa juga harus diawasai oleh seluruh masyarakat.

Karena masyarakat desa memiliki nilai-nilai seperti kekerabatan, dan gotong royong, sehingga seluruh program harus dibahas bersama.”ucapnya

“Masyarakat desa juga paling mengerti inovasi apa yang cocok untuk pembangunan desa mereka. Kami sedang merancang sebuah program, agar dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, sampai hal terkecil, karena sumber daya manusia di pedesaan juga memiliki kapabilitas dalam mengelola dana desa, sehingga penggunaannya tepat sasaran, jumlah dan waktu,”ucapnya

Dia meminta pengelolaan dana desa diarahnya ke sektor ekonomi produktif dan padat karya. Masyarakat desa juga harus mengembangkan potensi khas masing-masing.

“Berdasarkan pantauan kami di lapangan, banyak masalah pengelolaan dana desa ini. Beberapa di antaranya yakni pelaksanaan tidak sesuai dengan pedoman dan UU, tidak sesuai dengan dokumen perencanaan desa. Selain itu, seringkali tidak melalui musyawarah desa. Pengawasannya juga lambat dan lama, keterlambatan tersebut tidak terlepas dari pemerintah daerah,” jelas Harry.

Oleh karena itu, pemerintahan di desa diharapkan bisa memperbaiki agar tidak timbul masalah-masalah tersebut. Tak hanya itu, juga harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat.

“Kami terus bekerja sama dengan Kepala Desa, Pemerintah daerah, yaitu Dinas yang terkait dengan Pengawasan Penggunaan Dana Desa agar tidak ada penyalahgunaan dana desa yang terapkan oleh pemerintah desa,” pungkas Harry.

Pasca dilantik sebagai Ketua DPC Laskar Anti Korupsi İndonesia Kabupaten Mempawah, ada perubahan signifikan dalam pelaksaan pemberantasan korupsi di Kabupaten Mempawah dan perbaikan pengelolaan administrasi serta manajemen Lembaga memang menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksaan Lembaga.(ar1 LN/rls)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *