Pengembalian Uang ke Negara Tidak Menghapus Pidananya

POSTKOTAPONTIANAK.COM

( MEMPAWAH ) – Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK terhadap Anggota DPRD Mempawah mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh birokrat di DPRD, juga oleh salah seorang.

Dugaan penyelewengan terlihat dengan adanya nota fiktif yang nilainya Milyaran Rupiah.

Apakah dugaan penyelewengan sesuai hasil pemeriksaan BPK tersebut sekedar mal administrasi ? Menurut Rudi Hartono Wakil Ketua FAKM Mempawah, adanya dugaan korupsi tidak bisa semata-mata ditentukan dengan melihat dokumen hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK, sementara perjalanan fiktif bernilai milyaran rupiah yang dilakukan anggota DPRD, memiliki pandangan yang menarik disimak. ,” katanya kepada Wartawan, saat ditemui , pada Jum’at ( 9/6/2017).

Kalau masalahnya administratif ya memang seperti itu. Tapi penegak hukum tidak terikat dengan rekomendasi BPK. Misalnya ada indikasi menguntungkan diri sendiri, bisa diproses secara hukum, ujar dia.

Kata Rudi, Pengembalian termasuk enak. Contohnya mencuri, kalau tidak ketahuan tidak dibalikin. Kalau ketahuan baru dibalikin.

Menurut saya, harus ada proses hukum dalam kasus ini. Tujuannya untuk memberikan shock therapy kepada DPRD  atau Pegawai DPRD Mempawah lainnya.

Kalau tidak, ke depan mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka bisa berasumsi bahwa pelanggaran semacam itu hanya sekadar mal administrasi, pungkas Rudi Hartono. // (abePKP)/Isw-Wjs

( Foto : Rudi Hartono./ is/wjs)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *