Pemkot Depok : ASN Dilarang Ikuti Investasi Ilegal

Wali Kota Depok./foto : IstDEPOK ! POSTKOTAPONTIANAK.COM- Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna membenarkan, bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Kota Depok dilarang mengikuti segala bentuk kegiatan investasi yang tak memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

” Artinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarangnya mengikuti kegiatan investasi Pandawa Group yang telah dinyatakan ilegal oleh OJK. Jadi, seharusnya dalam menggunakan uang, para ASN lebih bijak dan waspada terhadap segala bentuk kegiatan investasi, apalagi investasi tak berijin atau ilegal,” imbuhnya kepada wartawan kemarin, di Balaikota.

Dia menjelaskan, bahwa kegiatan investasi Pandawa Group yang berkantor di Jalan Raya Maruyung, Limo, Depok itu memilki ribuan nasabah yang sebagian besar adalah warga Depok. Dan, dinsinyir ada ratusan nasabah dari kalangan TNI dan ASN Pemkot Depok.

“ Jadi saya perintahkan bagi seluruh ASN Pemkot Depok yang sudah terlanjur investasi di Pandawa Group agar segera menarik dananya. Saya melarang para ASN ikut segala bentuk kegiatan investasi yang ilegal, sanksi tegas akan diberikan,” jelas Pradi.

Pradi juga mengingatkan, bahwa ASN harus sadar, dipakainya sebagai abdi negara. Hak dan kewajiban ASN sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sementara kewajiban diatur dalam UU Nomor 8, kemudian diperjelas lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Jadi, bilamana nanti ada ASN yang sibuk berbisnis lebih baik mengundurkan diri saja,” imbuhnya.

Pradi menegaskan, bahwa sebelum dinyatakan ilegal oleh OJK, saya sudah mengingatkan para ASN agar memahami betul tentang melakukan investasi, salah satunya di Pandawa Group. “Perhitungannya saja sudah nggak rasional, hendaknya para ASN itu harus rasional,” tandas orang nomor dua di Kota Depok itu.

Sementara itu, Asisten Tata Praja (Astapraja) Kota Depok, Sri Utomo membenarkan, bahwa pihaknya telah memberikan pengarahan kepada para ASN yang belum mengikuti agar tidak mengikuti segala macam bentuk kegiatan investasi ilegal dan memberikan pembinaan kepada para ASN yang sudah mengikuti agar segera berhenti mengikuti segala macam bentuk kegiatan investasi ilegal. “Namun cukup banyak ASN Pemkot Depok yang sudah ikut segala macam bentuk kegiatan investasi ilegal, salah satunya ikut kegiatan investasi Pandawa Group,” ujarnya.

Sri Utomo juga mengingatkan, bahwa para ASN seharusnya berpikir rasional karena menjadi contoh masyarakat. “Pemerintah sudah melarang dan sudah ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok soal kegiatan investasi Pandawa Group, harusnya para ASN yang sudah ikutan segera keluar sebelum sanksi diberikan,” imbuh mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok itu.(Faldi/Sudrajat) // foto : Ist //

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *