Pejabat Enggan Disidang

Penerbitan SK Walkot DidugaTidak Benar

Neril Afdi SH, selaku kuasa hukum Haris./said
Neril Afdi SH, selaku kuasa hukum Haris./said

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Terkait Surat Keputusan (SK) Walikota Depok Nomor 862/SK/1119/BKD tentang pemberhentiannya dari jabatan Kadistankan. Maka dari itu mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Depok Ir Abdul Haris berharap Walikota Nur Mahmudi Ismail menghadiri persidangan gugatan dirinya di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Bandung, Jawa Barat. Sebab sudah enam kali sidang, walikota hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

“Maka dari itu saya sangat mengharapkan walikota sebagai pihak tergugat hadir di persidangan agar persoalan ini menjadi lebih jernih,” terangnya kepada wartawan, Minggu (29/3/2015), di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Depok.

Dia menjelaskan, bahwa dirinya mengambil langkah hukum lantaran tindakan walikota dengan SK-nya terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan dan azas pemerintahan yang baik. Walaupun, kata Haris, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinya diberikan kesempatan melakukan keberatan kepada Walikota Nur Mahmudi Ismail dan forum Baperjakat. Namun, berulang kali dirinya mencoba bertemu walikota tetapi tidak pernah bertemu.

“PTUN merupakan keputusan terakhir yang terpaksa saya ambil setelah semuanya terlihat mengalami jalan buntu,” jelas Haris.

Dia juga mengakui, bahwa yang dilakukannya merupakan sejarah baru bagi Kota Depok. Dimana, kata dia, seorang pejabat birokrasi melakukan gugatan atas SK Walikota. Ia menegaskan, kalau tidak ada indikasi kecurangan, tidak mungkin ia melakukan gutatan.

“Saya selalu bekerja atas aturan dan profesionalisme. Biarapun orang lain membicarakan saya dengan asumsi yang macam-macam, saya tetap berjalan pada garis kebenaran. Saya hanya ingin nama baik saya dipulihkan,” ucap Haris.

Haris menegaskan, bahwa pihak tergugat sebenarnya tidak hanya walikota tetapi juga Sekretaris Daerah (Sekda) Ety Suryahati, Kepala Dinas Kepegawaian Daerah (DKD) Heri Purwanto, Kepala Inspektorat Kota Depok Farah Mulyati, Asisten Tata Praja Eka Bachtiar, Nova dan beberapa orang di DKD. “Dalam persidangan kemudian muncul nama-nama baru, terutama mereka yang dahulunya menjadi bawahan saya,” tandas mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok itu.

Ditempat yang sama, Neril Afdi SH, selaku kuasa hukum Haris menerangkan, bahwa penerbitan SK Walikota Depok Nomor 862/SK/1119/BKD dilandasi ketidak benaran atau indikasi di rekayasa. Sebab, materi yang melandasinya sama sekali tidak berdasarkan pada fakta dan keterangan yang ada.

“Saya berharap para saksi yang nantinya bersaksi di persidangan mau berbicara dengan sebenar-benarnya, tanpa ada rekayasa,” pungkasnya. /Faldi/Sudrajat

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *