Pasca Musda Golkar Kalbar : Skenario Besar Terungkap

SKENARIO besar terungkap pasca Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar yang discorsing, Kamis (16/09/2016). Perhelatan yang sejatinya sebagai proses demokratis estafeta kepemimpinan di tubuh partai berlambang beringin itu terancam chaos dan berubah menjadi bagian penghancuran sistematis atas kekuatan politik eksternal.

(Ilustrasi Adang dan Norsan)./Ist
(Adang dan Norsan)./Ilustrasi/Ist

Bagaimana duduk persoalan sesungguhnya dan apakah benar dipicu oleh pemaksaan kehendak dari DPP yang terkooptasi kepentingan jahat ?  Persoalan mulai terbuka ketika muncul dua nama bakal pengganti Ketua DPD I Golkar Provinsi Kalbar, H. Morkes Effendi. Mereka adalah Sekretaris DPD I Golkar Kalbar H. Adang Gunawan (AG) dan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD II Golkar Kabupaten Mempawah Ria Norsan (RN).

RN yang masih aktif sebagai Bupati Mempawah disebut-sebut berhasrat kuat menuju kursi Gubernur Kalbar 2018. Tak ayal jika upaya intens dilakukannya dengan cara lobi ke DPP, hingga beberapa saat usai pembukaan Musda beredar instruksi terselubung dari Sekjen DPP Golkar Idrus Marham agar Ketua DPD I Golkar Kalbar dipegang oleh seorang bupati aktif. Berbeda dengan AG yang lebih mengakar melakukan pembinaan Golkar di kabupaten/kota se Kalbar.

Terang saja sikap DPP ini memicu kemarahan dari seluruh kader dan fungsionaris yang selalu berpedoman kepada AD/ART dan lazim menggelar Musda di berbagai tingkatan secara demokratis. Gedung Zamrud di Jalan Ahmad Yani Pontianak tempat pelaksanaan Musda, kemudian disegel oleh Firman Muntaco, pentolan DPD II Kabupaten Melawi. Penyegelan ini dimaksudkan agar ‘kepentingan jahat’ DPP tidak mengintervensi proses Musda. Sikap inkonsistensi seperti ini bukanlah yang pertama. Sebab sebelumnya DPD I dan DPD II kerap menjadi bulan-bulanan dalam proses pengusungan calon untuk Pilkada. Aspirasi yang dibangun secara hirarkis dari bawah, ternyata dipangkas DPP.

Misalnya saja pada pengusungan calon walikota-wakil walikota dari Golkar untuk Singkawang. Jajaran DPD I mengakomodir DPD II dengan mendorong Adi Karsidi dan Edy R Yacoub. Tiba-tiba/tangan besi DPP mengeluarkan rekomendasi berbeda yakni Tjai Nyit Kim (TNK) dan Suryadi. Seperti diketahui TNK alias Malika merupakan istri baru Walikota Singkawang Awang Ishak.

Jelas sudah, bahwa DPP Golkar memiliki selera yang menyerempet ‘kepala daerah’ atau yang dekat-dekat kepala daerah. Dari sisi pendekatan kekuasaan humrah saja. Tetapi jika pola ini tetap diteruskan, maka Golkar secara perlahan akan ditinggalkan konstituennya karena dianggap tidak aspiratif dan paradigmanya mendekat kepada pemilik kapital. Padahal modal sesungguhnya ada pada sumber daya masyarakat dan sosial.

Logika politik yang dibangun DPP Golkar terlihat salah kaprah. Bayangkan saja, pada Pilkada 2017 dan 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019, menargetkan kemenangan 60 persen secara nasional. Jumlah kursi saat ini di DPR-RI sebanyak 91 akan digenjot menjadi 120 kursi. Apakah untuk mencapai tambahan 29 kursi di 2019 itu berbanding lurus dengan momentum Pilkada ?   Belum lagi Golkar sering hanya menjadi follower partai pengusung utama tanpa kreativitas untuk menjadi penentu kemenangan meskipun harus berkoalisi.

Sekarang, Musda IX telanjur dihentikan sementara. Semua pengurus Golkar dari pusat hingga daerah memang menggunakan ‘bahasa bersayap’ dalam menjawab pertanyaan pekerja pers.  Sebut saja misalnya tokoh dibalik munculnya rekomendasi DPP yang bertentangan dengan aspirasi DPD I dan II. Ia adalah Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP yang juga Korwil II Kalimantan-Nusa Tenggara-Sulawesi, Ahmad Hidayat Mus.

Dalam menyikapi kisruh Musda tersebut, Ahmad Hidayat berkamuflase dengan pernyataan bahwa seluruh kader Golkar mendapatkan kesempatan untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua DPD Golkar Kalbar periode 2016-2021 sesuai AD/ART partai.

Siapapun yang terpilih sebagai Ketua DPD mampu mengembalikan kejayaan partai. Sedangkan, Sekretaris DPD Golkar Kalbar Adang Gunawan, turut membantah bahwa DPP tidak pernah menginstruksikan ke DPD harus memilih calon Ketua DPD Golkar dari figur yang menjabat kepala daerah.

Dari dua pernyataan tersebut menandakan seolah-olah tidak terjadi persoalan di internal Golkar Kalbar. Kenyataannya, terjadi perseteruan antara pihak AG dan pendukungnya yang setia AD/ART berhadapan dengan RN yang menjadi ‘boneka’ DPP.  RN sempat diajak berdialog oleh seluruh DPD II Golkar se-Kalbar, namun selalu menghindar. Buntutnya, justru pimpinan DPD II yang dipanggil oleh DPP. Kenyataan ini sungguh miris, sebab Golkar masih menanamkan sikap sentralistis.

Apa hasil pemanggilan pimpinan DPD II ke DPP ?  Masih berproses seiring upaya menangkal kemungkinan skenario Pilgub 2018 jika RN melenggang menjadi Ketua DPD I Golkar Kalbar.  Apa negatifnya jika RN menguasai Golkar Kalbar dan hendak melaju ke Pilgub?  Sekilas memang biasa saja dan yang tidak mengetahui permasalahan sebenarnya tentu akan berpandangan bahwa hal tersebut hanya politis dan perebutan kekuasaan saja. (*R. Rido Ibnu Syahrie/Praktisi Pers Kalbar)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *