Novli : Kinerja Sekda Depok Dinilai Buruk

Walikota Enggan Menindak Sekda Melanggar Kode Etik Birokrasi

 

( Sekda Kota Depok Harry Prihatno./ist )

( POSTKOTAPONTIANAK.COM )

DEPOK – Pemerhati Masyarakat Kota Depok, Novli Siregar mengungkapkan, bahwa kendati Sekda Kota Depok Harry Prihatno, dinilai telah melecehkan Pemerintah Kota Depok. Sebab, Harry Prihatno masih menjabat sebagai Sekda Kota Depok, tapi nekat mengikuti lelang jabatan Sekda di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diduga tanpa seizin dari Walikota Depok, Mohammad Idris. Bahkan Harry Prihatno juga sudah dianggap melanggar kode etik birokrasi ASN, namun masih saja dipertahankan serta di anak emaskan oleh Walikotanya.

“Artinya, Walikota Depok Mohammad Idris, tidak bisa langsung memgganti Sekdanya, mungkin ini disebabkan, dengan Surat Edaran (SE) Menpan RB No 2/2016 tentang pergantian pejabat pasca Pilkada yang tidak boleh memgganti sebelum 2 tahun. Apakah ada kaitannya dengan masa tugas Sekda Kota Depok yang sudah 2 tahun per 1 Juli 2017 lalu,” ungkap Novli, Jumat (7/7), di Balaikota.

Novli menegaskan, bahwa ebenarnya, apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah terbukti melanggar Kode etik birokrasi, seharusnya langsung diberi sanksi tegas. Tapi kenapa kinerjanya harus di evaluasi kembali.

“Jadi, kinerjanya Sekda buruk. Hal ini sudah terbukti bahwa Sekda selaku panglima ASN Kota Depok, tidak mampuh memberikan contoh bawahanya. Seperti yang terjadi dengan adanya ASN terlibat narkoba, perselingkuhan dan ada juga yang bermasalah dengan hukum,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Walikota Depok Mohammad Idris menerangkan, bahwa dirinya akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda Kota Depok, Harry Prihatno yang sudah dua tahun menjabat posisi itu.

“Beliau sudah 2 tahun menjabat sebagai Sekda per Juni 2017 lalu. Sesuai ketentuan, akan dilakukan evaluasi setelah 2 tahun,” terangnya.

Idris menegaskan, bahwa sesuai ketentuan masa kerja Sekda itu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Setelah 2 tahun dilakukan evaluasi menyeluruh bersama tim kepegawaian.

“Hasil evaluasi itu kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan apakah Sekda akan diganti atau dilanjutkan. Dengan dilakukan evaluasi bukan berarti harus diganti, namun tergantung hasil evaluasi,” tandasnya. (Faldi)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *