Neril Afdi SH : Plt Kadistankan Objek Gugatan di PTUN

Neril Afdi SH (Ist)
Neril Afdi SH (Ist)

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Pelaksana tugas Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan), H Eka Bachtiar SE, MM, yang menggantikan Ir Abdul Haris MPM dipertanyakan. Pasalnya, jabatan Kepala Distankan tengah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

“Artinya, itu hanya  kebijakan Walikota Nur Mahmudi Ismail saja, padahal  surat keputusan Walikota Depok Nomor 862/SK/1119/BKD tentang pembebasan klainnya dari jabatan Kadistankan belum dapat diberlakukan sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” terang kuasa hukum Abdul Haris, Neril Afdi SH, kepada wartawan, Senin (23/3/2015), di Balaikota.

Menurutnya, sebab belum berlakunya keputusan tersebut, maka tetap berlaku SK Walikota sebelumnya bernomor 821.2/SK/399/BKD tentang pengangkatan Ir Abdul Haris dalam jabatan Kadistankan. Kalau kemudian, kata dia, walikota mengangkat Eka Bachtiar sebagai pelaksana tugas menjadi dipertanyakan keabsahannya.

“Baik itu keabsahan pelaksanaan tugasnya dan juga keabsahan produk hasil pekerjaannya, misalnya saja surat-surat atau dokumen penting lainnya yang ditanda tangani. Jika melanggar hukum tentu ada akibat hukumnya,” tutur Neril.

Neril menegaskan, bahwa dalam ketentuan pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana apabila ada keberatan dari pihak yang mendapat hukum disiplin maka hukuman disiplin tersebut belum berlaku sampai ada keputusan atas keberatan tersebut.

” Dalam gugatan kami meminta walikota menunda pelaksanaan dari SK Walikota Depok Nomor 862/SK/1119/BKD tentang pembebasan klainnya atau mengosongkan jabatan Kadistankan  sampai ada keputusan pengadilan. Begitu juga dengan surat perintah No.824.4/5126-BKD tentang penugasan selaku pelaksana,” tandasnya./Faldi/Sudrajat/

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *