Munif Lapor, Oknum Dept Collektor Rampas Mobil Tarios di Jalan

POST KOTA PONTIANAK

Munif yang didampingi Denie Amiruddin.SH.M.Hum, Selaku Kuasa Hukum./ foto : Hendry PKP.

( PONTIANAK ) – Penarikan mobil Daihatsu Terios warna putih bernomor (Nopol) KB 1511 SN, milik Muhamad Munif berbuntut panjang.  Pasalnya, Munif  yang merasa kecewa akan perlakuan perusahaan ACC  fainace, yang terletak dijalan Perdana  Pontianak, tepatnya di belakang  Mega mall A .Yani Pontianak. Disenyalir yang mengunakan jasa Dept Collektor dalam melakukan perampasan mobil di jalan.

 Penarikan yang di lakukan dept collektor yang bekerja di perusahaan ACC  fainace tersebut.  Munif yang sehari-hari bekerja sebagai tukang servis kulkas dan tv, keliling ini, melaporkan perbuatan perampasan mobil miliknya di Mapolda Kalbar, yang kejadiannya beberapa minggu lalu di tarik oleh Dept  Collektor di perempatan Jalan Agus Salim tepatnya depan Pasar Tengah.  Munif yang di dampingi  kuasa hukum, menceritakan usai penarikan saya dibawa ke kantor  ACC  fainace di paksa menandatangani surat penyerahan mobil  Terios miliknya dan Saya harus bayar kalau mau ambil Mobil  tersebut, beber Munif.

Mobil  Terios  saya yang di tarik dept collektor sebesar 200.90 juta , ya jelas saya tidak mau, jika pun tidak membayar  yang di tentukan saya harus membayar tunggakan yang di hitung 3 bulan oleh perusaahan ACC  fainace dan juga harus membayar uang tarikan sebesar 15 juta rupiah, mereka minta uang baru boleh diambil mobilnya,  kata Munif menirukan ucapan petugas perusahan ACC fainace, seraya menjelaskan pihaknya akan melakukan upaya hukum, Selasa (13/02/2018).

Semantara itu Denie  Amiruddin.SH.M.Hum, selaku kuasa hukumnya menjelaskan,  kami secara perundang-undangan membela hak-hak hukum dan kami memastikan dulu undang-undang fidusia kedua belah pihak leasing dalam hal ini melibatkan pihak ketiga yang patut diduga telah melakukan tindak pidana perampasan.

Sebenarnya sudah banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang terjadi di masyarakat  yang kreditnya macet.   Selain itu  pihak fainace ( Leasing )selalu melibatkan pihak ketiga yang ada dalam struktur perusahaan itu melakukan kekerasan perampasan kendaraan di jalanan,  apa  dibenarkan secara undang-undang bahwasanya perjanjian ini sudah didaftarkan fidusia atau belum ini menjadi pertanyaan, ujar Denie.

Kalau pun menarik kendaran harus ada surat penetapan dari  pengadilan, jelas Kuasa Hukum Munif.  Disini kami sayang maka kami melihat ada nsur-unsur pidana disini, jadi kami melakukan upaya hukum.

Untuk sementara ini kami melakukan pengaduan ke Polda Kalimantan Barat untuk melindungi hukum klain kami.  “ Kita akan kawal  terus  sampai dimana laporan kami  agar betul-betul tuntas jadi tidak ada lagi kasus-kasus serupa lagi di Kota Pontianak dengan cara-cara premanisme, tegas Denie.

Perlu kita ketahui bahwa dalam hal inikan Perdata urusannya,  ya apa lagi jangan sampai ada oknum-oknum tertentu berani membekengi, pungkas Denie  Amiruddin.

Di tempat terpisah, Selaku Pimpinan, AR Handling Officer ( ARHO ) yang mengaku bernama Jaya, saat dihubungi  melalui telepon seluler mengatakan jika pihak sudah melakukan sesuai prosedur dan kontrak yang sudah di sepakati kedua belah pihak.

Jaya juga mengatakan jika penarikan tersebut sudah sesuai prosedur perusahaan dan sudah berulang kali mendatangi rumah kediaman konsumen tersebut dan sudah memberikan surat  SP 1, 2 dan 3 mengenai adanya penarikan dengan perampasan tersebut diri nya mengaku tidak mengetahui, kilahnya.

Penulis : Hendry PKP.

Edit       : Abe PKP.

Publish : POSTKOTAPOTIANAK.COM

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *