Menyoal Penggunaan Dana Desa Di Sui Nipah, Warga Undang Pihak BPD

POSTKOTAPONTIANAK.COM

 

MEMPAWAH, (SUI NIPAH) –  Dana Desa, apa itu dana desa yaitu dana yang bersumber dari APBN  yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer  melalui APBD untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan amanat Undangan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah mengalokasikannya ke setiap desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.

Bertempat dirumah Ketua RT 01/RW 01 Dusun Mawar Desa Sui Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Minggu (13/8/2017), atas inisiatif Jamain selaku Ketua Rt dan warga mengundang para Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa ), Desa Sui Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait penggunaan Dana Desa yang diduga kuat banyak kejanggalan.

Pada pertemuan tersebut, apa yang disampaikan oleh Jamain Ketua Rt dan warga kepada BPD mendapat respon positip, dengan kata lain pihak BPD akan menindaklanjuti masalah dana desa yang dinilai tidak transfaran bahkan Rt setempat malah tidak tahu kalau di wilayahnya ada pembangunan yang sumber dari anggaran dana desa. Sepertinya kita selaku warga tidak boleh bertanya, apalagi untuk ikut kerja. Ini terkesan sengaja ditutupi dan lebih miris lagi yang bekerja hanya kelompok tertentu ( Orang-orang suruhan ), ujar Jumain.

Lanjut Jumain, selama ini siapa yang berani bertanya agak vokal atau sedikit kritis mempertanyakan masalah add, siap-siap dapat resiko jelek, parahnya lagi bakal dilaporkan karena dianggap pencemaran nama baik. Apa berani BPD memeriksa LPJ Desa, tanya Jumain.

 Jumain dengan tegas mengatakan apa yang disampaikan ke BPD siap kita buktikan, bila perlu tunjukan semua proyek add biar kita semua tahu, apa sesuai pekerjaan dan laporan yang dibuat. Kejanggalan lain, apa dana desa milik oknum desa atau milik masyarakat.

Tambahnya, bangunan WC Surau Babul Khoir yang terletak di RT 01/RW 01 dengan dana sekitar Rp. 20 juta, ini juga kita pertanyakan, imbuh ketua Rt.

Sementara Bambang Gozali selaku Ketua RW,  membeberkan beberapa hal tentang pembangunan yang bersumber dari dana desa yang diangap tidak terbuka, fungsi pembangunan tidak menyentuh. Selain itu rencana pelaksanaan tidak singkron dengan realisasi dilapangan dan sangat disayangkan selama ini RT terkesan dibelakangi hingga ada kegiatan pembangunan yang masuk RT tidak tahu, beber Bambang.

(Ini salah satu proyek dana desa di Gg. Keluarga,plang nama proyek setelah dipoto langsung digulung, oleh salah satu oknum desa./ dok PKP)

Permasalahan lain juga dikemukan oleh Irwansyah warga RT 21, di Gang Keluarga Dusun Mawar, ada kejanggalan katanya, seperti yang terjadi proyek timbunan Kawasan Bermain Anak Mis Nurul Hasanah, papan proyek setelah di poto dicabut kembali, saat ditanya kata Iwan mengutip perkataan oknum tersebut bahwa plang proyek akan dibawa ke Mempawah untuk dilaporkan. “ Jadi kita selaku warga merasa aneh, mestinya dana desa harus terbuka karena dana tersebut milik masyarakat. Artinya masyarakat harus tahu proyek apa, asal anggaran dari mana, berapa pagu dananya dan berapa lama masa kerja, tanya Iwan geram.

 Rupanya bukan itu saja keluhan warga, menurut Anto ada proyek timbunan dengan anggaran Rp. 35 Juta, dengan panjang 68 meter dan lebar 2 meter. Jalan tersebut hanya menggunakan 15 dam truk dan cerucok yang digunakan sekitar setengan meter, pertanyaanya apa dana sebesar itu, kualitas proyek terkesan asal jadi. “ Kita bisa buktikan dilokasi yang kebetulan dekat rumah saya, papar Anto bersemangat dan dibenarkan warga yang hadir.

( Proyek jalan di RT.01/RW01, Panjang 68 meter, lebar 2 mater dengan dana sebesar Rp. 35 juta, jadi pertanyaan ?./ dok PKP )

Saat giliran Aji warga  RT. 18/RW 4 Dusun Melati yang diberi kesempatan untuk menyampaikan, dangan nada tinggi Aji mengutarakan bahwa apa yang disampaikan warga pada malam ini merupakan adanya indikasi, artinya ini aduan dan harus ditindaklanjuti. Seperti contoh proyek jalan yang dilaporkan satu cercok dipotong empat (4), berarti secara kualitas jelas tak sesuai dan bisa dibuktikan secara riil dan ini faktanya dilapangan, tegasnya.

“ Kita berharap pada Bapak-bapak yang duduk di BPD, jangan hanya ditanggapi atau ditampung saja aspirasi yang disamapaikan warga. Kasus seperti ini jangan hanya habis di BPD saja, dibawa ketingkat yang lebih tinggi yaitu instansi terkait lainnya, bila perlu jika ada temuan yang dianggap menyimpang lapor ke ranah hukum kita bawa ke DPRD Kabupaten Mempawah,” saran Aji seraya mengatakan apa fungsi BPD selama ini sebagai wakil masyarakat.

Jadi  warga selama ini hanya diam, dan cukup menahan diri, jangan akibat pelaksanaan dana desa yang dikuasai oknum-oknum tertentu membuat kecemburuan sosial dimasyarakat, imbuh Aji.

Aji juga menyinggung pembuatan sertifikat yang harus membayar Rp, 250 ribu. Dengan ketentuan Rp.125 ribu dibayar ke RT, sedangkan Rp. 125 ribu dibayar ke Desa, ucap Aji yang dibenarkan Jumain.

Menurut Mekrad,  dana desa harus terbuka dan masyarakat perlu tahu, kesannya seperti main sembunyi-sembunyi. Bahwa aturan RT yang mengusulkan maka jadi berupa draf, dugaan dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, wajar kita selaku warga mempertanyakan. Disini peran dan fungsi BPD yang punya payung hukum melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan mesti dilakukan,tutur Mekrad.

Soal sertifikat merupakan program pusat yaitu Prona yang tidak ada biaya. Kalau pun dikenakan biaya harus ada Perdes, sesuai aturannya, apa ada aturannya, kalau hanya pakai omongan tidak usah bayar, anjur Mekrad.

(Bangunan WC untuk Surau Babul Khoir RT.01/RW 01, Katanya WC tersebut Pagu Dananya Rp. 20 Juta./ dokPKP )

Suryani Ketua RT.18/RW 04  Dusun Melati Desa Sui Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, juga mengeluhkan masalah yang sama, RT tidak pernah dilibatkan kalau ada proyek add di wilayahnya. Persoalan katanya,  telah beberapa kali melaporkan kasus asap yang terjadi di wilayah Rt saya, sebaliknya selaku RT malah disalahkan, ujarnya kesal. Hingga saat ini masalah asap masih belum selesai, bahkan saya sudah sampaikan ke pihak desa tapi tidak ditanggapi, jelas Suryani.

 

Dari hasil Pertemuan antara Warga dan pihak BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ), Desa Sui Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, inilah jawaban dari para Anggota BPD

 Anggota BPD H. Sudarno memberikan tanggapan, selaku anggota pihaknya menampung aspirasi masyarakat. Apa pun masukan akan kita tampung seterusnya akan kami bahas. Diakui  H. Sudarno bahwa Desa Sui Nipah tidak ada Perdes, ini merupakan suatu masalah, apalagi menyangkut masalah pembuatan sertifikat dikenakan biaya, karena payung hukum Perdes tidak ada, jelas bertentangan, tegasnya.Sudarno berjanji pertemuan malam ini akan segera kami bahas, dan turun ke lapangan untuk melihat langsung dugaan penyimpangan. Setelah itu pihaknya akan memanggil Kepala Desa, tegas H Sudarno dan jika memang ada temuan kasus ini akan dilaporkan ke Inspektorat, itu janjinya.

Sedangkan tanggapan dari Ketua BPD Ridwan, masalah pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa kalau ada keluhan sampaikan saja, jika terjadi penyimpangan dan RT setempat tidak diberitahu dan menjadi masukkan buat kami, ujarnya singkat.

Tanggapan dilanjutkan dengan Ikhsan anggota BPD, mengatakan baru kali ini pihaknya ketemu dengan warga. Dikatakannya, BPD hanya sebatas mengetahui dan secara teknis dilakukan pihak Desa. Dia berharap, apa yang menjadi temuan masyarakat terkait dana desa, sampaikan dan kita tampung, ucapnya.

Feri  dalam dialog tersebut, menyebutkan pihaknya menunggu masukan dari masyarakat. Jika dianggap tidak ada protes dari masyarakat  pihak Desa anggap tidak ada masalah, kelit Feri berargumentasi.

Menurut Feri BPD tidak pernah lepas dari RPMD, BPD dan Desa selelu lakukan koordinasi dengan pihak Desa.

Lanjut Mordiansyah menanggapi  komentar bahwa rencana dan realisasi tidak sesuai dilapangan. Kata Mordiansyah pada tahun 2017, setiap RT mendapat dua item pekerjaan, selain itu ada skala prioritas. “ Kami dari BPD apa yang diusulkan, kami rapatkan dan setiap pembangunan harus melibatkan warga tempatan. Masalah kualitas bangunan juga dipertanyakan,” terang dia singkat.

M.Deron, mengatakan kritik untuk membangun itu perlu. Inisiatif ketua RT 1/Rw 1 dan warga mengundang pihak BPD kita sambut baik. Jika dalam pembangunan dana desa dianggap janggal silakan laporkan saja, anjur M,Deron. Perlu diketahui selama dua tahun baru ada ketemu warga, itu pun atas kepedulian warga hingga mengundang pihak BPD, katanya.

“ Kita tunggu gebrakan yang akan dilakukan BPD selaku perpanjangan tangan masyarakat, atas dugaan penyimpangan pembangunan yang menggunakan Desa Desa.”

“Kita tunggu kinerja Para Anggota BPD Sui Nipah, apa berani atau hanya gertak sambal”.

Selain itu kita minta pada Instansi terkait untuk mengusut jika memang terjadi dugaan penyimpangan Dana Desa Sui Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, jika perlu lakukan audit, supaya masyarakat tahu dana desa tersebut selama ini, kata salah satu warga. /(abePKP/Nn)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *