Masyarakat Desa Ampera Raya Datangi Rumah Wabub Kubu Raya

Pertanyatakan penyelesaian Batas Wilayah dan Kode Desa

Kades, BPD dan tokoh masyarakat Desa Ampera Raya Foto bersama dengan Drs, Hermanus,/ klw
Kades, BPD dan tokoh masyarakat Desa Ampera Raya Foto bersama dengan Drs, Hermanus,/ klw

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! KUBU RAYA-Merasa tak mendapat kejelasan soal penegasan batas Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Kepala Desa, BPD serta sejumlah tokoh pemekaran desa Ampera Raya belum lama ini (19/4), kembali menyambangi kediaman Wakil Bupati Kab. Kubu Raya Drs. Hermanus, M.Si guna mempertanyakan perkembangan proses tersebut.

Belum selesainya masalah batas wilayah Perumnas IV yang merupakan bagian dari wilayah Desa Ampera Raya membuat Desa yang telah dimekarkan berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2012 tersebut masih terkendala dalam mendapatkan kode desa. Itu artinya bantuan APBN belum dapat dikucurkan untuk Desa Ampera Raya.

Dihadapan masyarakat yang Desa Ampera Raya, Wakil Bupati Kab. Kubu Raya Drs. Hermanus, M.Si, mengatakan bahwa keputusan soal penegasan batas Perumnas IV ada pada Gubernur Kalbar. Sedangkan masalah kode desa tinggal menunggu rekomendasi Gubernur Kalbar yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Pemerintahan Umum di Jakarta.

Hermanus, menyarankan kepada Pemerintah Desa Ampera Raya untuk kembali menyurati Bupati Kubu Raya guna memohon tindak lanjut pengusulan Kode Desa keGubernur Kalbar. Tentunya dalam surat tersebut, kata mantan Camat Sui Ambawang ini mesti disertai dengan bukti-bukti dan data akurat terkait wilayah Perumnas IV yang merupakan bagian wilayah Kab. Kubu Raya.

“Masalah batas wilayah Perumnas IV sebelum Kabupaten Kubu Raya dimekarkan memang sudah terjadi. Hal inilah yang menjadi alasan pengusulan pemekaran Desa Ampera Raya dari Desa induk Ambawang Kuala. Masyarakat Perumnas IV dulu beralasan jauh mengurus administrasi ke Mempawah, nah sekarang sudah dekat, mau alasan apa lagi,” kata Hermanus.

Sementara itu Kepala Desa Ampera Raya Junaidi Raja, mengatakan akan segera melayangkan surat ke Bupati Kabupaten Kubu Raya dengan melampirkan data yang menguatkan kalau Perumnas IV benar masuk wilayah Kab. Kubu Raya seperti yang disarankan Wakil Bupati. “Kita akan terus mendesak agar Pemprov Kalbar segera menindaklanjuti penyelesaian batas Desa Ampera Raya. Karena ini menyangkut pembangunan dan kemajuan wilayah kami, maka tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi menahannya,” ujar Junaidi.

Sedangkan Ketua BPD Ampera Raya Jamal Kan AD, menyatakan mendukung upaya Kepala Desa Ampera Raya dalam memperjuangkan masalah batas desa. “Kita bersama masyarakat tetap mendukung percepatan penyelesaian masalah batas desa Ampera Raya. Masyarakat Desa Ampera Raya juga mengapresiasi segala upaya yang sudah dan akan dilakukan Pemkab Kubu Raya dalam mendorong agar desa kami memperoleh Kode Desa,” katanya.

Gubernur Bertanggung Jawab

Dimintai pendapatnya mengenai masalah tersebut, Ketua Umum Konsultasi, Pengkajian dan Bantuan Hukum Handy Abdul Syukur, SH, mengatakan bahwa sebenarnya yang paling bertanggung jawab terkait masalah ini adalah Pemerintah Provinsi Kalbar. Pasalnya segala keputusan maupun rekomendasi terkait masalah batas Desa Ampera Raya ada ditangan Gubernur Kalbar.

Menurut Handy, semua orang tahu dengan tidak diberikannya rekomendasi Gubernur Kalbar dalam pengeluaran Kode Desa Ampera Raya kepada Mendagri, jelas pelaksanaan pembangunan didesa tersebut akan terhambat. Apalagi, sekarang ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana Desa berhak mengatur program pembangunan di wilayahnya masing-masing dengan anggaran yang dikucurkan melalui APBN.

“Ingat ini zaman reformasi bung, kita jangan lagi terkungkung pada aturan yang kaku. Saya kira dalam hal ini Gubernur bisa mengeluarkan Rekomendasi pemberian Kode Desa untuk Desa Ampera Raya seiring masih berjalannya proses penyelesaian penegasan batas tersebut,” tegas Handy.

Alasan Handy Abdul Syukur, nampaknya bisa dijadikan acuan Gubernur Kalbar mengingat banyak juga Desa di wilayah Kalbar sudah diberikan rekomendasi pengeluaran Kode Desa meski masalah batas desanya masih dalam tahap penyelesaian. Sebut saja Desa Parit Baru, Desa Pal IX, Desa Pulau Jambu dan lain sebagainya. /Kliwon

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *