LKPJ Bupati Sambas Tidak Sesuai Fakta Lapangan

” Temuan Pansus II DPRD Sambas, Ada Proyek “KABAK” Alias Gagal Tidak Berfungsi Sama Sekali dan Roboh”

  Akhyani :  Kasus Proyek yang pernah dilaporkan agar mendapat perhatian serius Instansi Penegak hukum

Ir.Burhanuddin A Rasyid mantan Bupati Sambas./ lukman/Postkotapontianak.com
Ir.Burhanuddin A Rasyid, mantan Bupati Sambas./ lukman/Postkotapontianak.com
Bupati Sambas, Juliarti H Juhardi Alwi./ lukman/Postkotapontianak.com
Bupati Sambas, Juliarti H Juhardi Alwi./ lukman/Postkotapontianak.com

POSTKOTAPONTIANAK.CO – SAMBAS. Dengar pendapat tentang penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang rekomendasi terhadap laporan pertanggung jawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran  2015 dan Rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Sambas periode 2011-2016, banyak menuai kritik dan komentar baik oleh anggota DPRD itu sendiri maupun oleh aktfis  LSM dan masyarakat awam.

Berawal dari hasil penelusuran Pansus II DPRD Sambas yang diketuai oleh Erwin Saputra, dimana harian media ini juga disertakan sebagai pendamping, hampir disemua Kecamatan dan desa terdapat beberapa proyek “Kabak” alias gagal yang disebabkan kondisi bangunan yang asal jadi tidak sesuai bestek maupun yang sudah dibangun namun tidak berfungsi sama sekali bahkan sudah ada yang roboh.

Ariandi Ketua Presedium Indonesia Asset Watch misalnya menyayangkan, hal tersebut bias terjadi, sejauh mana pengawasannya dan sejauh mana hasil temuan BPK RI.  IAW berharap rekomendasi DPRD Sambas ini bisa dijadikan acuan atau pertimbangan awal kepada Bupati terpilih yang akan dilantik pada 13 Juni mendatang, dalam mengambil  kebijakan dalam tata kelola Pemerintah Kabupaten Sambas demi kebaikan Kabupaten Sambas mendatang.

Lanjut Ariandi, lebih-lebih lagi Kabupaten Sambas peringkat enam (6) dalam peningkatan  IPM, namun data ini sangat mengherankan, penuh nuansa politisnya, karena diperoleh menjelang pilkada kemarin.

Ronal Long misalnya juga mempertanyakan,  angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Sambas yang memperoleh peringkat ke dua terburuk bagi ibu dan anak se Kabar dari 14 Kabupaten/kota.

Selain itu Akhyani BA Ketua LSM Legatisi (Lembaga Anti Korupsi) meminta, kasus-kasus proyek Kabak atau gagal ini masuk ke ranah Hukum. Berapa banyak yang sudah kita laporkan baik di Kejati, Polri bahkan KPK , namun sepertinya penegak Hukum Tidur, tak bergigi, tukas Irawan Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Daerah Kabupaten Sambas.

Ariandi juga mempertanyakan, kasus pertikaian sengketa lahan oleh perusahaan sawit dan masyarakat local, belum lagi masalah transmigrasi di desa Sret Ayon Kecamatan Tebas. Itu semua bisa menuai konflik, benarkan pendapat masyarakat bahwa era kepemimpinan Burhanuddin dan Juliarti menjadi ajang menajemen konflik…???./(Luk)/din-PKP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *