Lemahnya Hukum Yang Ditegakkan di Kalbar, Solmadapar Gelar Aksi Damai

PONTIANAK   ! POSTKOTAPONTIANAK.COMBertempat di bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat sebanyak 5 orang anggota  Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menggelar aksi damai menyuarakan lemahnya hukum yang ditegakkan di Kalimantan Barat.

Dalam orasinya koordinator aksi Solmadapar, Dayat mengibaratkan program Nawa Cita yang digaungkan pemerintahan Jokowi-JK sama dengan program Duka Cita 20 Oktober 2014, tepatnya 2 tahun yang lalu presiden republik indonesia yang ke 7 dilantik.

“Dan hari ini babak baru dijalani Jokowi di 2 tahun beliau menjabat. Masih banyak masalah yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia terutama di Kalimantan Barat . Mungkin kita masih ingat janji politik Jokowi ketika masih kampanye dulu, yaitu menjanjikan 9 program utama yang akan beliau laksanakan ketika terpilih menjadi presiden republik indonesia yang dikenal ” NAWACITA”, ” kata Dayat, pada postkotapontianak.com, Kamis (20/10/16).

Dikatakan Dayat, tututan dari aksi damai yang dilakukan setidaknya menuntut beberapa kasus yang kini sama sekali tidak ada titik terang dalam proses hukumnya. Tak hanya itu, lebih lanjut Dayat mengatakan mereka juga menuntut pengolahan SDA berkaitan dengan rerketat perizinan perusahaan di Kalimantan Barat, tuntutan untuk menghentikan alih fungsi lahan serta meminta buat aturan pembukaan lahan yang pro petani

“Setidaknya ada banyak kasus yang ada dalam catatan kita saat ini diantaranya, masalah pendidikan yang mana pemerintah harus memperbaiki infrastruktur pendidikan, memperhatikan guru honorer, memberikan perlindungan terhadap tenaga pengajar. Untuk kasus korupsi kita meminta penjarakan tersangka BANSOS KONI Kalbar 2006 – 2008, tindak lanjuti penyidikan kasus Alkes UNTAN, tuntaskan kasus korupsi di IAIN Pontianak, tuntaskan korupsi jembatan Tayan, tuntaskan korupsi Dinas Pertanian Kubu Raya, tuntaskan korupsi di IKIP PGRI Pontianak dan tuntaskan korupsi Gedung kesenian SAMBAS. Untuk dibidang kesehatan kita menyuarakan agar pemerintah dapat meningkatkan pelayanan BPJS, tingkatkan fasilitas kesehatan di daerah 3 T serta hentikan diskriminasi pelayanan BPJS. Disektor kemiskinan kita ingin pemerintah memperbanyak lapangan pekerjaan, untuk disektor transmigrasi kita ingin pemerintah menggalakkan transmigrasi lokal, ” tukasnya. */ (and/abePKp)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *