Kunker DPRD Sambas, Masih Temukan Layanan Kesehatan Tidak Maksimal

“Dengan adanya Badan Layanan Usaha Daerah Mestinya Puskesmas Harus Mandiri”

Kunjungan anggaota DPRD Sambas di Sekura./ lux/PostKotaPontianak.com
Kunjungan anggaota DPRD Sambas di Sekura./ lux/PostKotaPontianak.com

POSTKOTAPONTIANAK – SEKURA ! Hari ketiga kunjungan Pansus II  DPRD Sambas di Kecamatan Teluk Keramat Sekura Kabupaten Sembas, juga  menemukan berbagai persoalan terkait pelayanan publik di berbagai Puskesmas maupun hal hal yang menyangkut peralatan kesehatan serta obat-obatan yang diperlukan pada 155 diagnosa penyakit .

Seperti di Puskesmas Sungai Baru misalnya,  masyarakat mengeluhkan jam pelayanan kesehatan yang terkadang jam 09.00 wiba para pasien baru terlayani. Sementara itu menurut Kepala Puskesmas Jumli, bahwa jam pelayanan seperti itu mengingat masyarakat yang datang ke puskesmas memang pada jam 09.00 wb mengingat di daerah ini masyarakat sebelum jam tersebut masih bekerja di sawah dan di kebun.

Ibu Ris dokter puskesmas Sungai Baru menjelaskan, bahwa penyakit yang dominan yakni Ispa, TBC dan DM. Namun karena keterbatasaan obat hingga yang di dapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten terpaksa obat yang diperlukan pasien tidak dapat diberikan.  Memang benar obat yang didapat tidak cukup untuk satu bulan, timpal Jumli.

Sementara itu untuk biaya perawatan mobil operasional kami hanya di beri Rp.10 juta saja kekurangannya harus memakai dana pribadi.  Untuk ke depan kami berharapa dapat diberikan Ambulan air mengingat jalan menuju Kabupaten sering rusak berat hingga memperberat kondisi pasien,

Erwin Saputra pimpinan Pansus DPRD Sambas setelah mendengar, masukan dari  pihak Puskesmas Tebas menjadi kesal, bukankah puskesmas ini sudah berbentuk BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) yang seharusnya sudah mandiri.

Heranya, kenapa obat-obatannya masih disuplay pihak Dinas Kabupaten, ini sangat janggal. Artinya, Pemda Sambas masih setengah hati memberikan kewenangan pada puskesmas BLUD ini, ucap Erwin.

Kepala Puskesmas Sungai Baru Jumli mengaku, serba salah dalam menerapankan juknis, sementara pendapatan uang dari pelayanan umum pertahunnya hanya sekitar Rp.13 juta, mana cukup uang tersebut untuk membeli kesediaan obat setahunnya, jelasnya.  Katanya, jika tarip layanan dinaikan, justru akan menuai komplain dari masyarakat, hal ini menjadi dilema bagi kami, kami berharap pihak legislatif dapat memperjuangkan keinginan kami agar kedepannya pelayanan kesehatan akan lebih maksimal lagi, harap Jumli./Luk/DN-PKP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *