Ketua Jaker Kota Depok Geram

Walikota dinilai Penghianat UUD 1945 Pasal 31

Tegakan UUD./ said
Tegakan UUD./ said

DEPOK ! PKP – Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker) Kota Depok, Rando Torben Oroh menilai bahwa Walikota Depok Muhamad Idris sudah menghianati rakyat Indonesia, karena UUD 1945 Pasal 31 tidak dijalankan malah Pemkot melepas tanggung jawabnya.

“Jadi, dinilai Walikota Depok telah menghianati para pejuang kemerdekaan. Sebab Pendidikan itu adalah tanggung jawab Pemerintah, bukan Swasta,” tegasnya kepada wartawan, Sabtu (3/9/2016), di Balaikota.

Rando menjelaskan, bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 31, yang berbunyi,  1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

” Jadi bilamana masih ada siswa yang masih berjuang untuk bisa sekolah di Negeri, itu dinilai siswa yang cerdas untuk menuntut haknya sesuai amanat UUD 45,” jelas Rando.

Rando mengingatkan, bahwa surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok itu adalah bukti dari bentuk Pemkot melepas tanggung jawabnya dan dengan menyalurkan ke-sekolah swasta.

“Yang seharusnya pendidikan itu tanggung jawab pemkot, bukannya tanggung jawab swasta. Sebab swasta itu bentuk liberalisme pendidikan dizaman kapitalisme,” imbuhnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Yeti Wulandari menegaskan, bahwa meskipun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah usai, tapi masih menyisakan masalah besar.

“Yakni masih banyak anak-anak kita yang belum mendapat sekolah, artinya masih banyak yang terlantar,” tegas Yeti.

Yeti juga menjelaskan, bahwa persoalan PPDB jangan dilihat siapa yang mengurus anak-anak itu atau siapa orangtua mereka. “Akan tetapi mereka itu adalah anak-anak Indonesia yang punya hak mendapat pendidikan yang layak,” jelas politisi Gerindra itu.

Yeti menegaskan, soal PPDB ini merupakan “penyakit” tahunan di Kota Depok. Saat ini masih ada 134 siswa SMA yang belum bisa sekolah, karena ruang bajar sudah tidak tersedia, termasuk di SMA Negeri 11 Kota Depok.

“Artinya masalah PPDB ini merupakan salah satu persoalan yang membuat kurang harmonisnya hubungan Pemkot Depok dengan DPRD Kota Depok,” tandasnya.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *