Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur Diduga menghambat Penyaluran Dana Desa

POSTKOTAPONTIANAK.COM

( LAMPUNG TIMUR ) – Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur No 10 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rencana Dana Desa setiap Desa kabupaten lampung timur tahun anggaran 2017, terdiri dari beberapa item kegiatan yang harus dikerjakan, dari beberapa kegiatan tersebut salah satunya adalah pengelolaan informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan koran desa, semuanya itu sudah disepakti bersama oleh 264 desa dengan biaya yang berpariasi dari nilai Rp.6 juta/desa s/d Rp.10 juta/desa.

Namun pelaksanaan tersebut belum bisa terealisasi untuk pencairan dana pengembangan sistem informasi dan koran desa, alasannya masih menunggu keputusan dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur Sahrulsyah,S.Pd.

Berdasarkan keterangan Kasi PMD Kecamatan Sukadana Zainuri mengatakan, “dana untuk kegiatan pengembangan sistem informasi dan koran desa, telah disepakati oleh 20 kepala desa Sekecamatan Sukadana sebesar Rp.10 juta/desa.

Namun karena menunggu rekomendasi dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur, sehingga dana tersebut pada akhirnya dialihkan dahulu untuk dana pembangunan karena terlalu lama menunggu keputusan dari kepala dinas PMD” jelasntya.

Menanggapi hal tersebut ketua Lembaga Palapa Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa (LPSN-PB) Drs.Mukaram Sanjaya mengatakan, ini jelas merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur, karena seyogyanya Kadis harus tunduk pada peraturan bupati lampung timur No 10 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rencana dana desa setiap desa Sekabupaten Lampung Timur, bukan justru membuat peraturan sendiri, tegas Mukaram. (Burhanudin)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *