Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ngeles, Kabid Bingung

(POSTKOTAPONTIANAK.COM)

KUBU RAYA-Walaupun secara gamblang telah dijelaskan dalam pasal 13 Undang – Undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001 yang dalam

terlihat ada bagian yang telah rusak./foto repro;bg
terlihat ada bagian yang telah rusak./foto repro;bg

Pasal – pasal tersebut dirumuskan 30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, namun tindakan korupsi saat ini semakin merajalela.

Indikasi korupsi telah mengakar tanpa terkecuali bahkan terjadi juga didunia pendidikan. Seperti Hasil temuan wartawan BN ini dilapangan, diduga ada beberapa sekolah yang berada di Kabupaten Kubu Raya yang diduga kuat telah melakukan penyelewengan dana anggaran pembangunan dan Rehabilitasi ruangan kelas.

Dimana tahun 2014 SD Negeri 2 yang berdomisili di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalbar, telah mendapat kucuran dana (DAK) APBN tahun 2014 sebesar Rp. 328.493.000 yang dikerjakan secara Swakelola. Dari Hasil penelusuran dilapangan ternyata ditemukan beberapa item rehab ruang kelas yang masih terdapat bahan material menggunakan kayu bekas yang sudah tidak layak pakai, hal ini berdampak buruk terhadap kontruksi bangunan yang sewaktu-waktu bisa ambruk (runtuh) serta dapat membahayakan dan dapat mengancam keselamatan serta mengganggu proses belajar dan menggajar, jelas sekali adanya indikasi pengurangan volume dalam penggerjaannya yang tidak  sesuai RAB.

Saat dikonfirmasi wartawan BN, Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kabid) SD dan SMP Cawang. S.M diruang kerjanya (3/2/2015) membenarkan adanya rehabilitasi 3 ruangan kelas dengan dana anggaran APBN tahun 2014.

Ketika dipertanyakan penandatanganan MOU, dengan gemetar beliau menjawab itu tidak benar, kalau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tahu, sebab dalam penanda tanganan MOU tentu Kepala Dinas akan memanggil Kepala Sekolah, setelah semua ditandatangani barulah Kabid dilibatkan,“ ungkapnya.

Menurut Ketua DPD LI-TPK RI Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia wilayah Kalimantan Barat Suryadi Hamzah, dengan adanya indikasi penyelewengan tersebut dia meminta kepada pihak terkait khususnya Aparat, dan Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Inspektorat, BPK dan BPKP, untuk turun ke sekolah tersebut guna melakukan pengecekan langsung kelapangan dan menindak lanjuti temuan ini, Selanjutnya memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang bermain. Kalau bisa minta semua sekolah yang menerima anggaran Pemerintah Pusat (APBN) maupun Daerah (APBD) diaudit. agar supremasi  hukum di Indonesia khususnya di lingkungan Pemkab Kubu Raya dapat ditegakkan dan dapat memberikan efek jera pada para Koruptor, tegasnya. (Tim-Wie)/PKP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *