Kawasan Industri Mandor Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

POSTKOTAPONTIANAK.COM, NGABANG-Bupati Kabupaten Landak, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si, dalam exspos Kawasan Industri Mandor (KIM), Senin,(9/3/2015), di gedung DPRD Landak mengatakan Pemerintah Kabupaten Landak sangat serius untuk melakukan pembangunan Indusrti di Mandor, dimana  telah membebaskan lahan sekitar 300 hektar, murni HPL (Hutan Penggunaan Lain). Menurut Bupati, informasi  KIM sudah menjadi agenda nasional, bukan lagi berita, tetapi secara konsep sudah masuk program nasional. “ Semoga informasi ini menjadi vitamin menjadi semangat baru untuk bekerja lebih keras lagi, ” harap Bupati.

Exspos Kawasan Industri Mandor (KIM) di DPRD Landak.(ya')
Exspos Kawasan Industri Mandor (KIM) di DPRD Landak.(ya’)

Bupati Adrianus menambahkan,  untuk operator sudah menunjuk  PT Landjak Berajaki, izin prinsip dari Bupati sedang di proses. Seraya mengatakan terima kasih yang tulus yang setinggi-tingginya kepada pak Gusti Putu.S dan Siska  dan kawan-kawan dari Kementrian Perindustrian RI, yang berkeja keras ,yang sudah menjadi perhatian , sehingga KIM masuk dalam program nasional, yang menjadi skala prioritas pembangunan industri nasional di luar pulau Jawa.

Sementara itu, Asisten staf Kementrian Perindustraian RI, Gusti Putu.S, mengatakan, Kawasan Industri Mandor (KIM) sekarang sudah menjadi prioritas Kabinet Presiden Jokowi.

Selanjutnya dikatakan, latar belakang BPS, bahwa daerah diluar  pulau Jawa kontribusi perindustrian secara nasional  sangat kecil, dimana secara nasional 70 persen industri masih di pulau jawa. “ Kedepan hal  itu harus seimbang, ” ucap Gusti Putu.S.

Menurutnya, Kementrian Perindustrian RI, sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2014, coba untuk berkiprah dalam rangka memasukan perwilayahan dalam sektor tersediri, dan perwilayahan punya  4 tugas utama , yaitu sebagai pusat pertubuhan indritusi, peruntukan industri, kawasan pertama indrustsi harus bisa di tingkatkan menjadi kawasan industri, artinya kawasan itu harus ada pengelolaannya, tidak boleh kosong. Ada pengelolaan yang mendapat izin pengelolaan dari Pemerintah Kabupaten Landak. Seluruh operasional harus di lakukan di Kabupate /kota atau di tingkat Provinsi apabila kawasan itu lebih dari satu  Kabupaten/ Kota.(ya’sahdan)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *