Kata Rudi, Dirinya yang Berhak Menandatangani dan Mengeluarkan Blangko Nota Angkutan Hasil Hutan Hak

POSTKOTAPONTIANAK.COM
( MELAWI ) – Kisruh yang sedang berlangsung di internal KSU Mekar Sari Nanga Pinoh akhir-akhir ini kian menjadi perhatian masyarakat, khususnya para pekerja dan pemain kayu Durian dan Jabon yang berasal dari hutan hak sebagai mana telah di atur dalam Undang Undang P.48. tentang kayu hutan hak.

Pasalnya, diduga ketua KSU Mekar Sari Drs AH  yang saat ini sedang tersandung permasalahan hukum sedang dalam proses di kejaksaan negeri Sintang sejak bulan lalu atas kasus perjudian, masih mengeluarkan dan menandatangani blangko dokumen nota angkutan hasil hutan hak dan menjualnya blangko nota kosong kesejumlah pemain-pemain kayu durian dan jabon melalui oknum-oknum yang bukan anggota dan pengurus koperasi.

Hasil investigasi awak media di lapangan, ternyata memang benar menemukan kejangalan tersebut dan beredarnya sejumlah puluhan blangko dokumen kosong ke pemain-pemain kayu yang berada di Nanga Pinoh dan luar kecamantan seperti di jalan PT Erna dan desa Pintas.

Penelusuran awak media ini pun mendapatkan informasi langsung dari pemegang blangko nota angkutan hasil hutan hak yang telah membayar kepada oknum yang mengantar blangko kosong yang telah di cap dan di tanda tangai itu sebesar Rp 300.000, per 1 blangko.

Rudi HR saat di temui awak media ini pada Kamis 3 Juli lalu, selaku pemegang Sertifikasi GANIS PHPL yang di keluarkan oleh kepala Kantor Balai BP2HP Dinas Kehutanan propinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2017 lalu itu merasa di lecehkan.

Menurut Rudi HR, berdasarkan aturan Undang undang P48 tentang hasil hutan hak,sebenarnya dirinya yang berhak menandatangani dan mengeluarkan Nota angkutan hasil hutan hak yang akan mengangkut kayu durian, jabon,sengon sebagaimana seperti yang telah di atur oleh P48, kata Rudi.

Di tambahkan Rudi, selama ini dirinya tidak pernah di ajak untuk berkoordinasi terkait dokumen-dokumen tersebut, seperti apa dan bagaimana pertangungjawabannya, pajak penghasilan kemana, laporan bulanan bagaiman sama sekali tidak jelas.

” Waktu diklat GANIS PHPL 2017 sebagai badan hukum saya adalah KSU Mekar Sari,akan tetapi bukan berarti ketua KSU boleh menandatangani dan menjual blangko kosong kesemua pemain kayu,harus ada pengecekan fisik kayu yang akan di kirim benar tidak kayu hutan hak, ucap Rudi.

Lebih lanjut Rudi menjelaskan saat ini dirinya telah melakukan komunikasi ke kantor Balai BP2HP terkait kewenangan penerbit Dokumen hasil hutan hak. Bahkan tak lama lagi dari kantor Balai propinsi akan datang ke Melawi untuk memberikan pejelasan tentang kayu hutan hak dan siapa yang berhak menandatangani nota angkutan tersebut.

Dalam hal ini Rudi HR selaku penerbit GANIS PHPL juga menghimbau agar para pemain kayu hasil hutan hak lebih berhati-hati dan lebih teliti jangan terlena bujuk rayu oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat ini hanya dirinyalah yang boleh menandatangani dan menerbitkan blangko nota agkutan hasil hutan hak. Dan apabila pihak kepolisian dan istansi terkait mendapati dan menemukan dokumen nota angkutan yang bukan ditandatangi oleh dirinya,silahkan diproses sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku, katanya.

Rudi juga meminta kepada semua pemain kayu agar membawa kayu yang telah di atur dalam undang-undang P48 saja, jika kedapatan membawa kayu yang tidak di atur dalam P.48 maka saya sendiri yang akan melaporkan, tegasnya pula.

Selain itu Rudi menghimbau kepada para supir supir truk yang membawa kayu hasil hutan hak jangan pernah takut saat di periksa petugas di jalan, tunjukan dokumennya, tanya dan catat nama oknum yang memeriksa tersebut agar jelas identitasnya. / joni PKP.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *