Kasi Intel Kejari Lampung Timur Menunggu Hasil Audit Inspektorat Lampung Timur

Basuki,SH, Kasi Intel Kejari Lampung Timur saat dikonfirmasi ” Postkotapontianak.com”./foto Burhannudin.

LAMPUNG TIMUR, POSTKOTAPONTIANAK.COM – Terkait dengan 2 (dua) Desa yang dilaporkan oleh LSM Lembaga Palapa Sakti Nusantara Pemersatu Bangsa ( LPSN-PB ) Kabupaten Lampung Timur dengan no surat: 35/DPC/LPSN/LT/01/2017 (Desa Taman Bogo) dan No surat : 34/DPC/LPSN/LT/01/2017 ( Desa Muara Jaya ) tertanggal 13 januari 2017, Kasi Intel Kejari Lampung Timur Basuki, S.H. mengatakan ” Kami sedang menunggu hasil audit/Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan korupsi anggaran dana desa tahun 2016 yang dilaporkan oleh LPSN-PB beberapa waktu yang lalu dan kami berjanji jika surat Hasil Uudit dari Inspektorat sudah diserahkan kepada kami, kami akan menindak tegas laporan itu,” ujar Basuki ketika dikonfirmasi “Postkotapontianak.com “.

Terpisah, Kepala Irban 4 Inspektorat Lampung Timur, Himawan, menjelaskan bukan kami menghambat proses pelimpahan ke Kejari. Namun kami sedang menunggu Rekomendasi dari Bupati terkait masalah itu.

Dalam hal tersebut, Drs. Mukaram Sanjaya selaku Dewan Pimpinan Cabang LPSN-PB Kabupaten Lampung Timur sangat menyayangkan lambannya proses penegakan supramasi hukum yang ada di Lampung Timur, khususnya Kejari, karena laporan tersebut sudah cukup lama bahkan sudah hampir setengah tahun terhitung dari januari 2017 sampai dengan juli 2017.

Herannya belum ada tindakan yang serius dari Pihak Kejari, bahkan kewajiban mereka sebagai aparat penegak hukum seharusnya dalam jangka waktu 31 hari laporan diterima selayaknya mereka harus sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor, tanya Mukaram.

Lanjutnya, namun sepertinya mereka sama saja seperti masyarakat yang awam hukum, dan kami LPSN-PB berencana jika dalam bulan ini belum ada kejelasan LPSN-PB akan mengadakan aksi mosi tidak percaya ke aparat penegak hukum (Kejari Lampung Timur).

ironisnya lagi kata Mukaram, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur seolah melakukan pembiaran bahkan di tahun 2017 kedua desa tersebut kembali mendapatkan anggaran dengan nilai yang signifikan, padahal sebelum dilaporkan ke Kejari Lampung Timur LPSN-PB pernah melaporkan kepada Dinas agar mendapat teguran agar tahun ini ada pembenahan.

” Kita menduga, sepertinya korupsi yang dilakukan oleh kedua desa tersebut atas dasar pesetujuan dari dinas.”pungkas Drs.Mukaram sanjaya menutup pembicaraan./**

(Burhannudin)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *