Kajari Mempawah ; Jangan Biarkan Konflik Pemdes dan Pemkab Terus Terjadi Berulang Kali

POSTKOTAPONTIANAK.COM

(Mempawah) – Terkait dengan kegiatan Sosialisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan TP4 D Kabupaten Mempawah yang di gelar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mempawah, di Kantor Kejari Kabupaten Mempawah padan Kamis (24/8) pagi.

Kajari Kabupaten Mempawah Dwi Agus Arfianto mengakui pihaknya tidak akan bisa menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak – pihak terkait antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Kabupaten, dikarenakan dua instansi tersebut, merupakan dua bagian instansi yang saling terkait antara satu dengan yang lain.

“Saya hanya bisa menyarankan, cobalah bentuk suatu Forum, yang bisa mengakomodir permasalahan yang terjadi antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Kabupaten Mempawah. Dan kita juga tidak bisa memberikan saran kepada salah satu pihak saja. Dan kalau boleh saya menyarankan, lebih baik membuat tim khusus yang berfungsi sebagai pencari informasi tentang hal apa yang menjadi permasalahan disetiap wilayah Desa yang ada di Kabupaten Mempawah,” ujar dia.

Dirinya menilai, dengan adanya pembentukan tim khusus tersebut, kemungkinan besar setiap masalah yang ada bisa merujuk dan berkemungkinan besar bisa terindentivikasi.

“Karena mungkin hal itu bisa terjadi pada saat penyusunan RAPB Desnya terlambat, sehingga akan terindentivikasi akan timbul efek domino Dana Desa ini di Kabupaten, untuk pengucuran dana ADD. Atau mungkin juga pihak sebaliknya, yaitu Pemerintahan Kabupaten,” ucap dia.

Dirinya menegaskan, hal tersebut jangan sampai dibiarkan berlarut – larut, dikarenakan, nantinya masing – masing pihak yang terkait akan terus saling menyalahkan, sehingga keduanya merasa benar.

“Kami sebagai TP4D Kabupaten Mempawah membuka diri sebesar – besarnya, jika ada suatu forum yang memfasilitasi tentang adanya permasalahan ini. Agar tidak ada lagi potensi yang menimbulkan konflik yang terjadi, apalagi sampai terjadi tindakan anarkis. Karena kondisi Kabupaten Mempawah ini sudah Kondusif, maka dari itu jangan sampai terjadi konflik,” tegas dia.

Dirinya berharap, kedepannya agar konflik antara Aparatur Pemerintahan Desa dengan Aparatur Pemerintahan Kabupaten yang ada di Mempawah. Dan kami siap memfasilitasi setiap permasalahan yang di hadapi oleh Pemdes dan Pemkab Mempawah, serta siap menjadi penengah jika adanya timbul sebuah masalah, kemudian mengingatkan hal – hal yang benar dan salah.

“Dan semoga dengan adanya kegiatan ini, akan menghasilkan langkah kongkrit, agar kejadian ini tidak terulang kembali. Dan semoga tidak ada lagi keterlambatan dalam penyusunan RAP ADD dan pelaporannya. Sehingga di tahun 2018 nanti, perencanaan dengan pelaksanaannya, sehingga bisa sesuai,” pungkasnya.

(Viky)

Foto Dwi Agus Arfianto, Kajari Kabupaten Mempawah / Viky / POSTKOTAPONTIANAK.COM.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *