Jangan Ada Muatan Politis Dibalik Penyelesaian Wilayah Perumnas IV

perumnasKUBU RAYA ! POSTKOTAPONTIANAK.COM – Nama Perumnas IV jadi buah bibir. Dibicarakan oleh banyak orang, dan tak lepas dari pemberitaan media massa. Bukan lantaran murahnya kredit perumahan di kawasan itu. Tapi karena lokasi wilayahnya yang tak kunjung mengantongi kejelasan. Warga di sana bingung berdiri di antara dua wilayah, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Persoalan Perumnas IV sebenarnya bukan barang baru. Polemik ini muncul setiap kali akan adanya perhelatan akbar melibatkan banyak orang. Ketika menjelang akhir masa kepemimpinan Gubernur Kalbar Cornelis, persoalan Perum IV mencuat kembali. Setiap kali muncul, dibahas, setiap kali itu juga tidak ditemukan penyelesaian. Status Perum IV mengambang dari tahun ke tahun, hingga pucuk kepemimpinan Kalbar berganti wajah.

Perlu kearifan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut dan pada akhirnya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Apalagi untuk tujuan jangka pendek, pihak KPUD pada dua wilayah sangat membutuhkan kepastian tentang status kawasan terkait pendataan pemilih dan menghitung kebutuhan logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Jika ditelisik lebih jauh, pada tahun 1964, Gubernur Kepala Daerah (KDH) Tingkat (TK) I Kalbar telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/SK/XIV-64 tanggal 11 Agustus 1964 tentang mencabut Keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak Nomor 24/I/1946/P.K tanggal 14 Agustus 1946 tentang Landschapa Gemeente Pontianak dan Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Pontianak. Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Gubernur KDH TK I Kalbar Nomor: 650/1918/Pem-B tanggal 2 April 1988, perihal batas Administrasi antara Kota Madya Dati II Pontianak dengan Kabupaten Dati II Pontianak telah ditentukan untuk dikembalikan ke Kabupaten Pontianak. Kawasan yang dikembalikan tersebut termasuk wilayah Perumnas IV.

Namun sayangnya sinyal kewilayaan Perumnas IV berdasarkan aturan diatas begitu mudah dimentahkan oleh Kepala Biro Pemerintahan Prov Kalbar Dra. Herkulana Mekarriyani, S, M.Si. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar belum lama ini.

Anehnya Herkulana, yang didapuk Pemprov Kalbar sebagai pimpinan rapat begitu ngotot kalau wilayah Perumnas IV menjadi bagian Kota Pontianak, dengan mengacu pada Keputusan Gubernur No. 307 Tahun 2010 yang notabene telah dimentahkan Kemendagri karena dinilai sepihak. Pasalnya pada saat itu Pemkab Kubu Raya tidak diajak dalam pelacakan batas wilayah bersama barkostanal dan tidak ikut membubuhkan tanda tangan dalam keputusan Gubernur tersebut. Artinya SK tersebut bersifat sepihak.

Menurut Helmi Umar, SH, pengamat sosial  Kubu Raya kalau memang mau objektif Kabiro Pemerintahan Prov Kalbar Herkulana, harusnya mengkaji segala sumber maupun data dari kedua belah pihak, baik Pemkot maupun Pemkab Kubu Raya. Misalnya saja pengkajian peta, perizinan, masukan pajak (PBB), sertifikat rumah warga dan lain sebagainya. Setelah itu baru membuat kesimpulan yang tentunya harus disepakati kedua pelah bihak untuk direkomendasikan kepada Gubernur Kalbar maupun Kemendagri.

“Kita tentunya tak menginginkan adanya muatan politis dalam penyelesaian wilayah Perumnas IV ini. Apalagi dalam rapat tersebut seorang Kabiro pemerintahan Herkulana, langsung berani menyimpulkan sesuatu dari permasalahan yang terjadi. Inikan aneh yang patut dipertanyakan keobjektifitasan dan kepentingannya selaku pimpinan rapat,” ungkap Helmi. 

Sedangkan Kepala Desa Ampera Raya Junaidi Raja, menegaskan kalau wilayah Perumnas IV benar-benar masuk dalam wilayah Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Adapun dasar dari hal tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk/KK warga Perumnas IV, Perjanjian akad kredit warga Perumnas IV dengan Perum Perumnas, Sertifikat Rumah Warga Perumnas IV, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Izin SIUP, SITU serta bukti pendukung lainnya. “Dasar aturan harus menjadi landasan Pemrov Kalbar maupun pemerintah pusat untuk menetapkan batas wilayah Perumnas IV ini,” ujarnya.

“Kami sebagai pengelola pemerintahan desa berkewajiban mengurus administrasi warga Perumnas IV yang memang menjadi bagian dari wilayah Desa Ampera Raya. Apalagi saat ini sudah banyak pembangunan fisik yang masuk ke wilayah tersebut, baik melalui serapan ADD maupun APBD,” katanya. (kl)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *