Impor Dihalangi, AS Laporkan Indonesia ke WTO

JAKARTA -Pemerintah Amerika Serikat dan Selandia Baru akan melaporkan sengketa di bidang pertanian dengan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perwakilan Perdagangan AS (USTR), Michael Froman, pada Rabu kemarin mengatakan WTO telah meminta untuk membentuk sebuah panel untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Buah apel AS salah satu yang dibatasi izin impornya. (iStock)
Buah apel AS salah satu yang dibatasi izin impornya. (iStock)

Harian Thailand, Bangkok Post, Kamis, 19 Maret 2015 melansir sengketa yang dirujuk oleh Negeri Paman Sam yakni adanya batasan dalam produk sayur dan buah AS seperti apel dan kentang. Untuk produk hewani, termasuk daging sapi dan unggas serta produk pertanian lainnya.

“Saya bangga untuk melakukan hal ini hari ini untuk membela para petani dan peternak di seluruh AS yang telah mengalami halangan ekspor yang tidak adil ke negara terbesar keempat di dunia yaitu Indonesia,” ujar Froman dalam sebuah pernyataan.

Salah satu kebijakan Indonesia yang dikritik oleh AS yakni larangan terhadap beberapa daging dan produk unggas tertentu serta pembatasan izin impor produk hortikultura, hewan dan produk hewani.

“Indonesia terlihat seperti tidak konsisten dengan kewajiban WTO dengan adanya langkah pembatasan impor,” ujar seorang pejabat berwenang di bidang perdagangan.

Laman VOA News menyebut, Indonesia merupakan pasar yang menguntungkan bagi petani Negeri Paman Sam. Tetapi, dengan adanya batasan itu, justru dianggap merugikan mereka.

Selama ini, AS lebih banyak mengekspor buah-buahan dan sayur ke Malaysia dengan pasar potensial 30 juta orang. Sementara, untuk produk daging ke Filipina dengan potensi pasar 108 juta orang dibandingkan ke Indonesia.

AS tidak seorang diri mengajukan kasus ini ke WTO. Mereka mengaku turut menggandeng Selandia Baru yang juga mengeluhkan hal serupa.

Sebelum mengajukan ke WTO, AS dan Selandia Baru telah berkonsultasi dengan Pemerintah RI mengenai langkah tersebut di Januari 2013. Kemudian konsultasi selanjutnya dilakukan kembali pada Agustus 2013 dan Mei 2014.

“USTR dan USDA (Departemen Pertanian) telah bekerja lebih dari dua tahun lamanya untuk meminta Indonesia agar konsisten dengan perdagangannya. Ketika mitra perdagangan kami tidak sesuai dengan aturan yang ada dan bahkan membahayakan pekerjaan bagi warga Amerika, maka kami akan meminta mereka untuk bertanggung jawab,” kata Sekretaris USDA, Tom Vilsack. (ren)/(vv)/radar-indo

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *