Idris Harus Non Aktifkan Kadis PUPR Kota Depok

DEPOK – Pelaksanaan kegiatan proyek pekerjaan umum di kota Depok tahun anggaran 2017 mulai memasuki fase kritis. Hal ini didasari banyaknya pekerjaan yang belum rampung diselesaikan bahkan ada yang diabaikan (mangkrak) ditinggal pihak ketiga (rekanan/pemborong).
“Padahal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Depok, telah mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan proyek harus diselesaikan maksimal tanggal 25 Desember 2017,” ujar Koordinator Sekretariat Bersama Aktifis Depok, Herry Prasetyo, dalam pers releasenya, Selasa (19/12), di Balaikota.
Menurut Herry, seblumnya Kepala Dinas PUPR kota Depok, Manto  mengatakan, bahwa permohonan pelaksanaan pekerjaan di dinasnya hingga 25 Desember 2017. Bahkan, itu telah disampaikan kepada Walikota Depok, Mohammad Idris. “Namun, sementara disebutnya, Walikota sendiri sebenarnya meminta agar pelaksanaan pekerjaan bisa dituntaskan hingga tanggal 15 Desember 2017,” tuturnya.
Dikatakan Herry, namun yang anehnya, banyak kegiatan proyek di PUPR Depok yang masa pelaksanaannya sesuai perjanjian kontrak kerja baru berakhir pada 28-29 Desember 2017. Itu tentunya dengan penekanan yang telah dinyatakan Kepala Dinas PUPR Depok agar seluruh pekerjaan berakhir 25 Desember 2017, telah menimbulkan kebimbangan dan keresahan bagi pihak ketiga (rekanan/pemborong) dalam melaksanakan pekerjaan dan tentunya masyarakat selaku pengguna hasil kegiatan pembangunan.
“Jadi, tampak jelas terlihat adanya sistem perencanaan kegiatan proyek yang dibuat asal jadi atau disinyalir hanya copy paste saja, sehingga sering terjadi adanya pertentangan atau perbedaan antara gambar rencana yang dibuat dinas melalui konsultan perencana dengan kondisi eksisting di lapangan,” pungkas Herry.
Herry mengingatkan, bahwa kami aktifis yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Aktifis Depok (SAD), bahwaWalikota Depok harus segera menetapkan batas akhir waktu pelaksanaan lelang kegiatan proyek termasuk batas waktu pengajuan/pengurusan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).”Selain itu juga, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar kebimbangan dan keresahan pihak ketiga (rekanan/pemborong) serta masyarakat bisa teredam,” imbuhnya.
Herry juga menambahkan, bahwa Walikota Depok agar segera memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tegas menetapkan penghentian pekerjaan (Cut Off) terhadap pekerjaan yang tidak diselesaikan tepat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak kerja, serta berani menetapkan dan memasukan pihak ketiga (rekanan/pemborong) ke dalam daftar hitam (black list).”Artinya, Walikota Depok harus segera menon-aktifkan kepala Dinas PUPR kota Depok, Sdr. Drs. Manto, M.Si karena selama 2 (dua) tahun lebih kepemimpinannya hanya melakukan pencitraan semata. Padahal faktanya, sangat lemah menyusun sistem perencanaan kegiatan khususnya kegiatan proyek, dan yang fatal adalah, sangat lemah dalam membangun komunikasi antar lini, baik secara internal dinas tiap bidang, maupun komunikasi secara eksternal dengan badan atau lembaga lainnya,” tegasnya. (Faldi)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *