Gubernur Kawal Ketat 5 Pintu Batas Jalur TKI di Kalbar

PONTIANAK   ! POSTKOTAPONTIANAK.COM — Bertempat di balai petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, digelar rapat koordinasi program perbaikan tata kelola layanan TKI (Program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan TKI didaerah perbatasan) serta dilakukan penandatangan komitmen bersama program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan TKI daerah perbatasan di Kalbar.

Tak hanya diikuti oleh peserta rapat dari seluruh kabupaten/kota, rakor yang dibuka langsung Gubernur Kalbar Drs. Cornelis SH. MH, juga dihadiri oleh, Kapolda Kalbar, Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Duta besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno, Wakil Walikota pontianak Ir. H. Edi Rudi Kamtono MM, MT, Bupati sanggau Drs. Paolus Hadi Si, P Ms,i, Bupati Sambas H. Atbah Romin Suhaili LC, Bupati Bengkayang Drs. Suryatman Gidot Sp.d, Wakil Bupati Kapuas Hulu Drs. Antonius L Ain Pamero, Bupati Sintang Drs. Jarot Winarko serta seluruh Kepala SKPD Provinsi Kalbar

“Sejauh ini kita mendukung penuh program tentang penandatangan komitmen bersama tentang program perbaikan tata kelola layanan tenaga kerja indonesia diwilayah kalimantan barat. Dan untuk peraturan yang telah kita buat akan kita revisi sehingga sesuai dengan konsep program yang mendekatkan pelayanan ke setiap kabupaten yang memiliki jalur akses sebagai tempat keluar masuk TKI, ” terang Cornelis, Selasa (27/9/16).

Oleh karena itu, lanjut Cornelis mengatakan, Kalbar memiliki 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia diantaranya  Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sintang untuk menjadi titik lokasi pelaksanaan program pelayanan pemberdayaan TKI khususnya di daerah perbatasan Kalimantan Barat.

“Untuk itu para bupati yang memiliki wilayah berbatasan dengan negara tetangga Malaysia agar menjalankan program ini, sehingga para TKI yang akan bekerja di luar negeri bisa tersalurkan dengan tepat sasaran, ” tegasnya.

Ditempat yang sama,  Kepala BNP2TKI Nurson Wahid mengatakan khusus untuk TKI yang ingin bekerja ke luar negeri perlu diberikan pelayanan seperti seorang investor karena para TKI yang bekerja diluar negeri telah banyak menyumbangkan devisa buat negara atau bisa dibilang pahlawan devisa.

“Dengan adannya program ini diharapkan 5 Kabupaten di Kalbar yang dekat dengan perbatasan akan menjadi daerah yang bebas dari calo TKI dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oleh karena itu BNP2TKI bersama dengan KPK dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberantas TKI Ilegal di Kalimantan Barat, + pungkas Nurson. */ (and./abePKP)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *