Gubernur Kalbar Tetapkan UMK/UMSK Kabupaten Melawi 2015

Ketua KSPSI Melawi Angkat Bicara”

MELAWI, POSKOTA PONTIANAK.COM

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat keputusannya Nomor : 534/NAKERTRANS/2014 tanggal 21 November 2014 telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Melawi tahun 2015. UMK ditetapkan Rp. 1.607.000, UMKS / Sub Sektoral perkebunan Kelapa Sawit dan CPO Rp. 1.625.000, industri Karet dan Barang dari Karet Rp. 1.625.000, industry pengarajinan dan pengolahan kayu Rp. 1.675.000, serta pertambangan Rp. 1.750.000,-.

Foto : Ketua KSPSI Melawi Benny Panjaitan, SH.(joni)
Foto : Ketua KSPSI Melawi Benny Panjaitan, SH.(joni)

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur tersebut Wartawan Metro Aktual di Melawi, mengadakan wawancara dengan beberapa orang tenaga kerja di Kota Nanga Pinoh (di Perusahaan, Pasar Swalayan, Mini Market, dan di Toko-toko). Dari penjelasan beberapa orang tenaga kerja, dalam tahun 2013 dan tahun 2014, masih banyak menerima upah/gaji dibawah satu juta rupiah perbulan dari perusahaan dan para majikannya (dibawah UMK) dan hal ini sangat memprihatinkan.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) adalah merupakan organisasi Serikat Pekerja resmi di Negara kita sudah lahir sebelum Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH di Keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tenaga kerja adalah merupakan urat nadi pembangunan kemajuan perekonomian dinegara kita khususnya, dan diseluruh dunia pada umumnya. Tanpa adanya para tenaga kerja, laju perkembangan dan perekonomian disemua sector, akan lumpuh total. Hal ini disampaikan oleh Benny Panjaitan, Ketua Umum DPC KSPSI Melawi kepada para wartawan diruang kerjanya baru-baru ini. Pemerintah membuat Undang-undang dan peraturan serta keputusan mengenai soal tenaga kerja, tujuannya adalah melindungi, memperhatikan nasib dan kesejahteraan para tenaga kerja secara menyeluruh. Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan keputusan nomor : 239/KESSOS/2013 tentang perubahan, ketiga keputusan Gubernur Nomor : 135/KESSOS/2011 tentang pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekteriat Dewan Pengupahan Kalimantan Barat Tahun 2011-2014, dan SK Bupati Melawi Nomor : 561/35/2014, tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Melawi Periode Tahun 2014 – 2016 dan KSPSI adalah merupakan anggota Dewan Pengupahan Kab. Melawi yang turut serta menggodok pengajuan UMK/UMSK setiap tahun kepada pemerintah.

Masalah penerapan UMK/UMSK tahun 2015 disemua perusahaan dan para pengguna tenaga kerja lainnya di Melawi, KSPSI akan tetapi mengadakan pengawasan dan monitoring termasuk pelaksanaan pendaftaran tenaga kerja di BPJS.

KSPSI adalah mata rantai penghubung antara perusahaan dengan para tenaga kerja dan pemerintah. Program Kerja KSPSI tetap mengacu pada Undang-undang AD/ART KSPSI hinggak ke PHI, apalagi di Melawi sudah dibentuk TRI PARTIT, dimana KSPSI juga adalah anggota TRI PARTIT. KSPSI tetap berjuang untuk kesejahteraan para tenaga kerja, dan yang berbenturan dengan masalah undang-undang hukum tenaga kerja, hingga ke PHI adalah tugas utama KSPSI di Negara yang kita cintai ini.

Kesejahteraan para tenaga kerja dan keluarganya harus benar-benar di perhatikan, agar terciptanya hubungan industry yang harmonis dan menurut hasil investigasi di Melawi ada 42 perusahaan Besar dan Kecil yang tersebar mulai dari Nanga Pinoh Ibukota Kabupaten Melawi dan di Kecamatan– kecamatan, imbuh Benny Panjaitan. (Joni)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *