Gedung Polyndes Desa Bina Jaya, Sudah Tidak Layak

PostKotaPontianak.com.

( MELAWI ) – Kondisi gedung Polyndes yang terdapat di Desa Bina Jaya Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi ini sangat memperihatinkan, hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi tenaga medis yang ditempatkan di Desa tersebut.

Kepala Desa Bina Jaya mengatakan kepada “Postkotapontianak.com ” pada saat di temui, Senin ( 14/8, ), pukul 20.00WIB, membenarkan memang gedung Polyndes tersebut sangat memperihatinkan dan sudah tidak layak dihuni yang di tempati oleh tenaga medis yang berada di Desa Bina Jaya ini.

Hal ini sudah sering kali kami bicarakan dan kami ajukan kepada Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi untuk melakukan pemeliharaan terhadap gedung Polyndes tersebut, namun sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi belum memberikan tanggapan atas hal ini.

Karena gedung Polyndester sebut saya anggap sudah tidak layak huni maka saya selaku Kepala Desa memberikan tempat tinggal kepada tenaga medis khususnya Bidan Desa di Lumbung Padi milik Desa BinaJaya.pungkasnya”. Andi Lala juga mengatakan agar Dinas Kesehatan dapat memperhatikan hal ini, apabila gedungPolyndes ini bagus dan layak huni akan membuat tenaga medis yang di tempatkan di desa senang dan dengan sepenuh hati melayani Masyarakat Desa Bina Jaya. Paparnya.

( Kepala Desa Bina Jaya ).

Selasa tanggal ( 22/8 ), langsung mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi dan bertemu dengan Kepala Dinas “dr. Ahmad Jawahir” diruang kerjanya.

dr. ahmad menjelaskan kepada awak media bahwa mekanisme yang sudah di atur oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2014 Kementrian Kesehatan (KEMENKES) mendapatkan alokasi dana DAK Kesehatan hanya sebatas sampai tingkat Kecamatan. Untuk pembangunan gedung dan pemeliharaan yang berada di tingkas Desa yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI diatur dalam alokasi anggaran dana desa/ADD. Maka untukpembangunan Infrastruktur, pembangunan gedung polyndes, bayar gaji honorer tenaga kesehatan dan pendidikan dan usaha desa sudah masuk dalam Anggaran Dana Desa/ADD tersebut. Terlepas dari ketidaktahuannya setiap Kepala Desa dalam menyusun anggaran RAPBDes maka aturan dan mekanisme inilah yang dipakai oleh Dinas Kesehatan sejak tahun 2014. Paparny.

Kepala Dinas Kesehatan mengatakan sangat berterima kasih kepada media ini, sudah melakukan konfirmasi perihal permasalahan gedung polyndes tersebut.

dr. ahmad juga menghimbau kepada seluruh Kepala Desa yang berada di Kabupaten Melawi agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dalam aturan dan mekanisme yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan ADD yang diberikan ke setiap desa memang digunakan untuk membangun desa tersebut, pungkasnya.

Maka selaku Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Melawi agar memberikan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa yang berada di Kabupaten Melawi secara berkala tentang kebijakan, mekanisme dan aturan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat.

( Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi ).

Agar pengelolaan dana ADD setiap Desa digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.“Idrus/John.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *