Fatwa MUI Untuk Melindungi Demi Kemaslahatan Umat

Kadis UKM dan Pasar : KSP Pandawa Belum Lapor ke-DKUP

DEPOK – POSTKOTAPONTIANAK.COM ! Terkait fatwa haram yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Depok pada 20 Juni 2016 lalu. MUI Kota Depok mengeluarkan surat keputusan fatwa haram dengan Nomor : 01/SK/MUI/Dpk/VI/2016, tentang praktik pengelolaan dan investasi di KSP Pandawa.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar (DKUP) Kota Depok, Achmad Kafrawi./ faldi
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar (DKUP) Kota Depok, Achmad Kafrawi./ faldi

“Maka dinilai hal tersebut dilakukan MUI untuk melindungi umat dan demi kemaslahatan umat, agar umatnya tidak mengikuti investasi dan mengelola uang ke jalan yang salah,” ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar (DKUP) Kota Depok, Achmad Kafrawi kepada wartawan, Selasa (26/7/16), dikantornya.

Dia mengakui, bahwa hingga saat ini KSP Pandawa belum melapor ke DKUP, padahal seharusnya mereka melapor lebih dulu ketika membuka kantor di Depok. Bahkan saat ini pun ada audit dari kementerian, kita tunggu hasil audit dari kementerian.

“Jadi apakah antara izin usaha yang diberikan kementerian dan prakteknya sama. Kita tunggu saja hasilnya,” ucap Kafrawi.

Kafrawi menjelaskan, bahwa pihaknya sudah mendapat arahan dari kementerian dan kedepannya ketika ada perbaikan SOTK di Depok harus ada bidang pengawasan sendiri.

“Karena ini mengacu pada kementerian yang sudah memiliki Deputi Bidang Pengawasan,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini tugas DKUP hanya perbantuan, karena kewenangan koperasi yang anggotanya lintas provinsi, penerbitan dan izin usahanya dilakukan kementerian.

“Artinya izin badan dan izin usahannya di pusat, dan kewenangan, kami hanya melayani yang anggotanya di Kota Depok,” tutur Kafrawi.

Kafrawi menegaskan, bahwa terkait bunga yang diberikan sebesar 10 persen, hal ini kembali lagi apakah Pandawa itu kSP atau investasi. Sedangkan, untuk KSP setinggi-tingginya 3 persen per bulan.

“Kalau investasi kembali kepada OJK. Untuk penyertaan modal di KSP saja saja 1.2 persen per bulan, kalau investasi itu urusannya OJK,” tandasnya.(Faldi/Novli)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *