Farksi PDI-P : Dibutuhkan Pemerintahan Harmonis dan Sinergi

Wakil Walikota Bukan Ban Serep

IMG_20161123_092933DEPOK ! POSTKOTAPONTIANAK.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, kembali menggelar Rapat Paripurna nota keuangan dan raperda tentang pertanggung jawaban walikota. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo dan dihadiri sejumlah kepala dinas, Selasa (22/11), di gedung DPRD Kota Depok.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kota Depok, melalui juru bicaranya Veronica Wiwin mengungkapkan, kendati hampir satu tahun pemerintahan Idris-Pradi, namun dinilai belum ada hasil nyata. Bahkan yang ada baru sebatas acara seremonial. Hal itu cenderung hanya menghambur-hamburkan anggaran saja.

” Maka dari itu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hingga saat ini memperhatikan kinerja pemerintahan Walikota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna,” ungkapnya Selasa (22/11), saat Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan raperda tentang pertanggung jawaban walikota, di gedung DPRD Kota Depok.

Fraksi PDIP menyebutkan, bahwa ada beberapa penghargaan yang diterima Idris-Pradi dalam beberapa pekan terakhir, adalah hasil kerja pemerintahan sebelumnya, bukan hasil kerja Idris-Pradi.

“Jadi apa yang dijanjikan saat kampanye dulu, belum ada yang terlaksana sama sekali,lebih banyak acara seremonial yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak,” jelas Winwin.

Wiwin juga menyoroti soal kesembrautan lalulintas, kemacetan di mana-mana. Kalau hujan datang, terjadi genangan air atau banjir.

“Banyak bangunan tidak punya IMB. Padahal IMB bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar politisi PDIP itu.

Dia juga menegaskan, bahwa APBD tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 2,6 persen menjadi Rp 2,74 triliun juga tidak luput dari perhatian FPDI. “Baru pertama kali APBD mengalami penurunan. Biasanya APBD selalu naik. Ini malah turun, kenapa ini sampai terjadi,” tandas Winwin.

Fraksi PDIP mengingatkan, bahwa Walikota jangan hanya semata melihat dari sisa anggaran supaya terserap, tapi tolong pikirkan rakyat karena banyak yang harus dibangun.
FPDIP juga menyoroti hubungan antara walikota dengan wakil walikota yang dinilai tidak harmonis.

“Artinya, kami melihat hubungan antara walikota dengan wakil walikota tidak harmonis,” imbuh Wiwin.

FPDIP juga berharap, Wakil Walikota tidak diperlakukan sebagai ban serap. Hanya disuruh-suruh mewakili undangan yang bersifat serimonial.

“Jadi keharmonisan antara walikota dengan wakil walikota harus dijaga agar pemerintahan bisa berjalan baik,” imbuh politisi PDIP itu.(Faldi/Sudrajat) //foto : Wali Kota dan Wakil Walikota Depok./IST//

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *