Eksekutif ‘Main Geser’ Lokasi Proyek Tanpa Persetujuan DPRD

MEMPAWAH ! POSTKOTAPONTIANAK.COM-Hampir setiap tahun nomenklatur APBD untuk belanja modal

Basri Hasan, SP./ foto : doc. PKP
Basri Hasan, SP./ foto : doc. PKP

khususnya kegiatan proyek-proyek pembangunan terjadi pergeseran. Pergeseran anggaran memang tidak diharamkan alias diperbolehkan, tetapi harus dipilah klasifikasi anggaran yang digeser, bukan seenaknya sendiri.

Hal ini ditegaskan Basri Hasan Anggota DPRD Mempawah kepada “Postkota Pontianak Online” mengomentari masih ditemukannya proyek yang dipindah atau digeser.

Ditegaskannya pada tahun anggaran 2015 ini saja masih terjadi dan berhasil diungkap. “Nomenklatur di APBD terutama untuk kegiatan fisik ditetapkan dan disahkan melalui proses yang panjang dan disahkan melalui paripurna,” jelasnya.

Sementara saat ini yang terjadi eksekutif main geser saja yang sudah ditetapkan, bahkan belum ada perubahan sudah dilaksanakan. “Ini berarti kontrak pekerjaan itu jelas-jelas melanggar Perda tentang APBD,” tutur Ketua PPP Mempawah ini.

Dia mencontohkan dalam APBD dialokasikan untuk proyek Parit Ambo Pinang, tetapi pada pelaksanaan dipindahkan. “Enak sekali, dengan mudahnya menggeser, padahal sama-sama prioritas,” ujar dia.

Kebijakan ini selain melanggar Perda juga melukai hati rakyat. “APBD adalah kebijakan publik dan dengan alokasi anggaran berarti ada sentuhan atas daerah itu. Sekarang kalau dipindahkan sama artinya melukai hati rakyat,” tegasnya./us/ss/(PKP)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *