Duta Besar Panama Berikan Peluang Otorisasi Statutoria Kepada BKI

(Ke-tiga dari kiri) Duta Besar Republik Panama Untuk Indonesia – Deborah Ho, General Director ClassIBS – Rogelio Orillac Dalam Kunjungannya ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI Di Jakarta, Rabu (7/12)./ foto Dok BKI/

JAKARTA ! Duta Besar Republik Panama Untuk Indonesia, H.E.Ms.Deborah Ho, menyampaikan kesempatan dan peluang kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI untuk mendapatkan otorisasi statutoria dari Pemerintah Republik Panama. Hal itu disampaikan dalam kunjungan courtesy call ke Kantor Pusat BKI Jakarta Utara, Rabu (7/12).

Deborah Ho bersama dengan General Director Isthmus Bureau of Shipping/ClassIBS, Rogelio Orillac berkunjung ke BKI dalam dua agenda. Pertama, dalam rangka perkenalan Duta Besar Panama yang baru dua bulan bertugas di Indonesia kepada BKI sebagai salah satu stakeholder maritim di Indonesia. Kedua, melanjutkan kembali kerjasama BKI-ClassIBS yang dimulai sejak 1998, khususnya otorisasi statutoria dari Panama. “Langkah lanjutan pertemuan ini disepakati kerjasama training untuk peningkatan kompetensi Surveyor BKI dibidang survey statutoria” ujar Saifuddin Wijaya, Sekretaris
Dalam kesempatan itu, Saifuddin Wijaya mempresentasikan profile. BKI, roadmap BKI menuju keanggotaan IACS dan posisi BKI dalam PSC Tokyo MOU sebagai Recognize Organization dengan kategori High Performance. Melihat itu, Deborah Ho akan membantu upaya BKI mendapatkan otorisasi Statutoria dari Pemerintah Republik Panama. “Tentunya BKI akan melewati prosedur sesuai standar RO Code dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Panama”, imbuhnya.

“Hal ini memang menjadi target strategis BKI dalam memperoleh kepercayaan dari internasional, khususnya dari Flag State yang dikategorikan White List”, tambah Saifuddin Wijaya.

Tentang BKI

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI adalah BUMN yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1964 dan merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia. Berdasarkan PP No.28/1964 tgl 1 Juli 1964 tentang “Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia”. Dasar pertimbangan BKI adalah :

– Hingga saat ini (1964) dibidang pembangunan dan pemeliharaan kapal, Pemerintah masih menggunakan jasa dari Biro Klasifikasi asing,
– dilihat dari segi teknis-konstruksi kapal yang dibangun untuk pelayaran dalam negeri, syarat yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing adakalanya tidak sesuai, hal ini tak perlu terjadi bila kapal diklasifikasikan oleh biro klasifikasi nasional yang lebih mengetahui keadaan pelayaran di Indonesia;

disamping dilihat dari sudut kebanggaan nasional dengan adanya biro klasifikasi nasional, maka diharapkan penghematan sejumlah devisa dan disamping itu terbuka kesempatan bagi para ahli teknik perkapalan bangsa Indonesia sendiri untuk memupuk dan memperluas pengalaman dibidang pembangunan dan perbaikan kapal;

Kegiatan Klasifikasi BKI adalah kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laik laut kapal sebelum berlayar. Selain jasa klasifikasi, BKI diberikan beberapa otorisasi untuk melaksanakan jasa statutoria atas nama Pemerintah Indonesia.

BKI mendukung sepenuhnya program tol laut yang dicanangkan Pemerintah yaitu dengan melaksanakan survey untuk mensertifikasi pembangunan dan pemeliharaan kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan jiwa, kapal, muatan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Komitmen BKI tersebut ditunjukkan dengan kinerja BKI di Port State Control (PSC) Tokyo MoU dalam laporan tahunan PSC di 2015 dimana BKI secara konsisten meningkatkan kualitas pemeriksaan kapal yang diinspeksi oleh PSC negara-negara di kawasan Asia Pasifik sehingga masuk dalam kategori badan klasifikasi berpredikat “High Performance” sejajar dengan badan klasifikasi kelas dunia (anggota IACS).

Upaya pencapaian BKI untuk menjadi anggota IACS/International Association of Classification Society yang berbasis di London, sampai saat ini sudah berhasil melalui tahap I dari II tahapan. Tahapan pertama telah dilalui dengan hasil BKI memenuhi syarat sebagai Badan Klasifikasi oleh IACS.Untuk tahap ke-2 BKI akan melewati sejumlah audit sehingga dapat menjadi Anggota IACS dalam lebih kurang waktu 6 bulan ke depan./SP/dewi

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *