DPRD Menilai Kinerja Pemkot Depok Penuh Catatan

Raperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

DEPOK ! PKP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh Pemerintah Kota Depok, Jumat 5 Agustus 2016, dilanjutkan pada hari Senin 8 Agustus 2016, di Gedung DPRD Depok.

Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tersebut dan Jawaban Walikota Depok atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok. DPRD Kota  Depok  membentuk Pansus III untuk membahas Raperda ini dan sebagai Ketua Pansus III tersebut adalah T.Farida Rachmayanti,SE.M.Si.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan Agustina Simanjuntak menyampaikan pandangan umumnya, bahwa pembenahan Perangkat Daerah sebagai wadah untuk karir birokrasi dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi manajemen pemerintahan, sebagai upaya mengantisipasi berbagai perubahan yang terus terjadi maka dilakukanlah perbaikan secara terus-menerus Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

“Artinya,Reformasi Manajemen Pemerintahan harus mengakomodasi semua aspek yang ada dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Depok.Besaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan berdasarkan tiga variabel, yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan setuju atas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dan memberikan saran masukan antara lain: Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi, dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang.

“Jadi Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi lebih efektif dan efisien,”imbuh Agustina.

Ditempat yang sama Ketua Fraksi Gerindra H.IingHilman,SE menyampaikan pandangan umumnya, bahwa Raperda ini dibuat karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan yang berada di bawahnya harus mengikuti dan menciptakan harmoni dalam penerapannya.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi dan efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

“Maka dengan adanya Raperda ini merupakan momentum bagi Pemerintah Kota Depok untuk melakukan restrukturisasi OPD, sehingga dapat lebih maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat Kota Depok,” pungkas politisi partai Gerindra itu.

Sedangkan ZeniFaizal,S.Ip dari Fraksi PKS, menyampaikan pandangan umumnya, bahwa dalam pembahasan Raperda ini perlu dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat jumlah kebutuhan bidang dan seksi yang ada pada Dinas atau Badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada, hal ini dimaksudkan agar distribusi beban kerja dapat terbagi dengan proporsional dan professional.

Perubahan OPD harus pula dibarengi dengan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD secara jelas dan detail termasuk uraian tugas untuk para Asisten, hal ini dimaksudkan agar masing-masing Pejabat dalam jabatan structural atau fungsional yang ada memiliki pedoman atau landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih Tupoksi.

“Jadi momentum perubahan OPD juga diharapkan dapat menghasilkan perubahan budaya kerja baru yang lebih produktif di kalangan ASN khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  Kota Depok, tidak ada artinya susunan organisasi yang bagus bila tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang bagus juga,” ucap polistisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Sama halnya dengan Fraksi PAN, menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan oleh Hj.TitihSumiati,S.Ag bahwa Fraksi PAN berharap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang baru ini dapat melahirkan birokrasi Pemerintahan yang professional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Depok.

“Intinya kami mendorong kepada Pemerintah Kota Depok agar dalam Raperda ini dilakukan perampingan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam rangka untuk reformasi birokrasi menuju tata kelolaan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, transparan, dan dalam penempatan Pejabat structural harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas, netral, kompeten, dan harus didukung dengan sistim rekrutmen berbasis kompetensi dan terbuka,” harapnya.

Begitu juga dengan Ervan Teladan dari Fraksi Golkar, menyampaikan pandangan umumnya, bahwa penataan aparatur mutlak diperlukan karena hal ini berkaitan erat dengan kesiapan aparat terhadap Tupoksinya dalam mengemban amanah rakyat yaitu untuk melayani warganya dengan baik, bukan dilayani, bekerja secara efektif dan cepat serta harus memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rekrutmen dan penempatan Pejabat structural jangan hanya ingin mengakomodasi kepentingan janiji-janji Politik saja tetapi harus benar-benar berdasarkan proporsionalitas dan professional.

 “Jadi masih banyak keluhan dari masyarakat tentang lemahnya pelayanan dengan memunculkan dalih bahwa pimpinan sedang dinas luar, sedang rapat, dan segudang alasan yang dibuat-buat sehingga pelayanan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan segera akhirnya bisa sampai berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu. Dengan adanya Perda ini kami berharap mutu pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik,” ungkap politisi partai Golkar itu.

Sementara itu juga, Mochammad Taufik,SE dari Fraksi Partai Demokrat  menyampaikan pandangan mengatakan,  dengan direvisinya Raperda tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah ini.

“Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar Pelayanan Dasar kepada masyarakat Kota Depok dapat ditingkatkan yaitu pelayanan tentang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Kebutuhan Sosial Masyarakat yang menjadi prioritas untuk diperhatikan,” ucap Mochammad Taufik.

Sedangkan Fraksi PPP, menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan oleh Ma’mun Abdullah,SE menerangkan,  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan sesuai Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

“ Jadi Fraksi PPP mengharapkan agar Perda ini dapat dijalankan dengan baik sehingga pelayanan prima kepada masyarkat Kota Depok dapat terwujud dan dapat melaksanakan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Goverment and Clean Goverment),” tutup politisi PPP itu.  

Terakhir Ketua Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB) , Bernhard  menjelaskan, bahwa menyikapi Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Fraksi RNB merekomendasikan kepada Pansus III DPRD Kota Depok agar dalam pembahasannya memfokuskan dan mempertimbangkan kinerja OPD yang ditentukan oleh peran dan fungsi organisasi itu sendiri.

“Jadi penataan kelembagaan perangkat daerah harus berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun hubungan yang baik dan serasi kepada masyarakat yang dilayaninya, oleh Karena itu perlu adanya langkah-langkah public sector reform terhadap organisasi perangkat daerah untuk memenuhi tuntutan akan kebutuhan masyarakat,” Jelasnya. (Said/Cahyu)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *