Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Harus Awasi Setiap Dokumen Kayu Durian Yang Masuk

POSTKOTAPONTIANAK.COM

(Melawi) – Ketua DPC LP3K-RI kab melawi HERRY HARJOMO SE angkat bicara terhadap masalah penangkapan kayu durian yang dialukan oleh kapolsek belimbing beserta anggotanya

“Kalau memang kayu durian tersebut tidak jelas mengapa selama ini di biarkan.bahkan sudah ribuan truk yang di angkut menuju ke pontianak, mengapa waktu penangkapan kayu durian tersebut bisa di diamkan, ada apa sebenarnya,” ujar dia saat di wawancarai

Dirinya menjelaskan, menurut undang-undang PP 85 yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, pengangkutan kayu durian dari Melawi ke Pontianak yaitu, memakai nota angkutan ,deklarasi , sertifikat/skt yg diakui oleh BPN

“Mengapa harus memakai GANIS PHPL, sementara belangko GANIS PHPL tersebut di kenakan biaya mulai dari Rp. 300 Ribu sampai dengan Rp 500 Ribu. Masyarakat yang mengerjakan kayu durian tersebut mengeluh kepada kami, niat mereka untuk mengerjakan kayu durian itu adalah untuk menolong masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, karena mengingat perekonomian sekarang sangat terpuruk khususnya di Kabupaten Melawi,” jelas dia

Dirinya mengimbau, kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar untuk mengawasi setiap dokumen-dokumen kayu durian yang keluar dari kabupaten Melawi menuju Pontianak.

“Selain itu, dalam hal ini saya meminta kepada kapolres melawi untuk menindak lanjuti oknum anggota -anggota yang diduga ikut bermain dalam hal ini,” pungkasnya

(Viky)

Foto KETUA DPC LP3K-RI KAB MELAWI HERRY HARJOMO SE / Red / POSTKOTAPONTIANAK.COM

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *