Diduga Pelaksanaan Pembangunan Dana Desa di Kecamatan Batanghari Syarat Dengan Masalah

LAMPUNG TIMUR – Selasa, 5 september 2017 tim monitoring dari dinas PMD kabupaten Lampung Timur mengadakan monitoring anggaran dana desa di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur namun hal tersebut menuai kritik baik dari LSM maupun ormas, salah satunya ormas Pemuda Pancasila (PP).

Menurut keterangan pengurus ormas Pemuda Pancasila kecamatan batanghari nuban dan Ketua LSM LP2I Tipikor Deni M Saputra, S.E mengatakan “tim monitoring dan evaluasi dana desa dari dinas PMD kabupaten Lampung Timur itu dianggap tidak korup, pasalnya monitoring dari dinas PMD kabupaten tersebut tidak menghadirkan tim tekhnis dari dinas PU dan setiap acara monitoring di kecamatan-kecamatan lain pun sama halnya tim tekhnis dari dinas PU tidak pernah hadir, sedangkan sebelum monitoring hari ini kami dari LSM LP2I Tipikor sudah melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan keuangan dana desa oleh kepala desa kedaton II (dua) pada tanggal 10 Agustus yang lalu namun sepertinya dinas PMD kabupaten dan tenaga tekhnis sudah melakukan pembiaran bahkan dugaan persekongkolan jahat untuk menyalahgunakan keuangan dana desa tersebut disitu kita melihat tidak adanya klarifikasi mereka dari dinas kepada kami sebagai pelapor bahkan sampai pekerjaan itu selesai 100%.

Namun pernyataan tersebut disanggah oleh Kabid Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa Hairun Nada,S.Sos.MM mengatakan, masalah tim tekhnis itu bukannya tidak hadir di kecamatan Batanghari Nuban saat pembukaan monitoring, mereka berdua tim teknis dari PU sudah langsung turun ke lapangan atau ke desa-desa dan kalau memang laporan dari LSM mauapun ormas Pemuda Pancasila itu bisa di pastikan benar akan kami tindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada oleh pihak-pihak yang berkompeten kalau kami sendiri dari dinas PMD kabupaten lampung timur hanya bersifat pembinaan seandainya ada indikasi penyalahgunaan atau diindikasi ada pengurangan volume kami hanya bisa memberikan sanksi berupa teguran dan desa berkewajiban untuk melakukan pembenahan kembali, jelasnya menutupi pembicaraan.

Hal tersebut juga di tanggapai oleh ketua LSM LPSN-PB kabupaten lampung timur Mukaram Sanjaya beliau mengatakan, apa yang dikatakan oleh pengurus ormas Pemuda Pancasila kecamatan batanghari dan pengurus LSM LP2I Tipikor itu diduga benar, pasalnya LPSN-PB juga melaporkan hal yang sama ke dinas PMD kabupaten Lampung Timur tepatnya di desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan dalam pelaksanaan pembangunan jalan lapisan panistrasi (lapen) di duga tidak sesuai dengan spesifikasi atau rencana anggaran dan biaya (RAB) yang mereka usulkan itupun tidak ada tanggapan yang serius dari dinas PMD Kabupaten bahkan dinas PMD kabupaten Lampung Timur benar-benar sudah melakukan pembiaran serta persekongkolan untuk melakukan penyalahgunaan dana desa tahun 2017.

Dan hal tersebut sudah kami laporkan ke aparat penegak hukum kejaksaan negeri kabupaten lampung timur untuk ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan LSM LPSN-PB berharap kepada Tim badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung di akhir tahun nanti benar-benar bisa melaksanakan tupoksinya sebagai tim audit keuangan khususnya program dana desa tahun 2017 di kabupaten lampung timur.pasalnya LSM LPSN-PB meyakini dalam pelaksanaan dana desa tahun 2017 di 24 kecamatan dan di 264 desa sekabupaten Lampung Timur di duga terjadi hal yang sama yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Desa. (burhannudin)

( Goto : Tim monitoring dari dinas PMD kabupaten Lampung Timur saat berada di kecamatan Batanghari Nuban/Burhanuddin ).

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *