Bupati Serahkan Perbup Penjabaran APBD Tahun 2016

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! MELAWI – Pemkab Melawi menggelar penyerahan Peraturan Bupati (Perbup) Penjabaran APBD, kepada kepala SKPD di jajaran Pemkab Melawi. tanpak hadir seluruh kepala SKPD, Sekda, serta Bupati yang menyerahkan lansung Perbup Penjabaran itu.

Bupati Melawi, Panji meminta maaf terkait keterlambatan APBD yang berdampak pada masyarakat. Ia juga mengapresiasi SKPD di jajaran Pemkab Melawi yang masih tetap mau menjalankan berbagai program kegiatan, walaupun tidak memiliki anggaran karena APBD yang belum cair.

“Kami bersyukur masyarakat mau bersabar dan mengerti. SKPD juga banyak yang masih mau bekerja, walau tanpa duit. Pelayanan publik juga tak sampai terhenti walau kita tanpa anggaran,” katanya.

Panji meminta kepada seluruh SKPD, untuk mengoptimalkan APBD Melawi yang perjalanannya tersisa sekitar tujuh bulan. Banyaknya pemangkasan juga diharapkan bisa dimaklumi, karena hal tersebut merupakan kebijakan pusat.

“Jangan lagi berasumsi kegiatan untuk 12 bulan. Sekarang kita tinggal satu semester. Kalau ada program yang mutlak harus dilaksanakan tapi belum masuk anggaran, nanti bisa menunggu pada APBD Perubahan atau pada tahun depan,” tegasnya.

Panji juga meminta pengawasan DPPKAD terhadap penggunaan anggaran agar terjadi keseimbangan. Dirinya menegaskan pada tahun 2017 mendatang, APBD Melawi harus lebih sehat dan tak dibebani dengan defisit.

“Kalau pun mesti ada defisit, jangan sampai lebih dari tiga persen,” pintanya.

Penyusunan belanja, lanjut Panji juga sesuai dengan perintah instruksi Presiden Jokowi yang difokuskan pada pembangunan berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat.

Sementara itu Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam penyerahan tersebut meminta seluruh SKPD bekerja keras untuk memaksimalkan serapan anggaran yang banyak tertunda.

“Kita bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai tunggakan. Seperti gaji tenaga kontrak yang belum dibayar. Karena untuk administrasi pendukung, juga sudah ditandatangani bupati,” katanya.

Yang terpenting, adalah mengejar realisasi berbagai proyek fisik. Sehingga, instansi teknis yang menangani fisik diharapkan bisa segera menyiapkan proses lelang. Apalagi sekarang juga sudah memasuki musim penghujan, yang bisa berpengaruh dalam pengerjaan proyek di lapangan.

“Penjabaran APBD sudah diproses. Yang belum menyerahkan RKA diminta untuk secepatnya mengembalikan, agar nanti bisa dibuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Kemudian membentuk PPTK di setiap dinas. Sedangkan untuk SK pengguna anggaran sudah dibuat,” ungkapnya.

APBD Melawi yang ditetapkan sebesar Rp1,103 triliun memang berkurang dari pagu awal, akibat pemotongan DAK oleh pusat sebesar 10 persen, serta pengurangan dana transfer dari pusat sebesar Rp15 miliar, yang disebabkan adanya kelebihan dana transfer pada tahun 2013.

“Sedangkan untuk DAU, kita tidak dikenakan pemotongan, hanya kemarin sanksi penundaan transfer sebesar 25 persen. Atau kira-kira sebesar Rp 12,8 miliar setiap bulannya,” jelasnya.

Ivo mengakui, Pemkab Melawi terpaksa melakukan pemangkasan terhadap sejumlah anggaran di SKPD akibat pengurangan serta defisit APBD yang besar pada tahun lalu. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan rasionalisasi terhadap satuan anggaran, sesuai dengan saran DPRD Melawi.

“Seperti anggaran perjalanan dinas dari yang awalnya mencapai Rp50 miliar, sekarang berkurang separuhnya hingga Rp25 miliar. Begitu juga untuk anggaran makan minum, honorarium kegiatan serta ATK. SKPD juga sudah diminta untuk mengontrol dan membangun keseimbangan anggaran,” tuturnya./Fran S

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *