BPK: Boros Perjalanan Dinas, 68 Pemda Rugikan Negara

JAKARTA  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memenukan adanya ketidakpatuhan pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola keuangannya pada 2014, yang mengakibatkan kerugian negara Rp285,78 miliar.

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)./IST
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)./IST

Ketua BPK, Harry Azhar Azis, mengungkapkan bahwa kerugian negara tersebut diakibatkan, antara lain karena borosnya perjalanan dinas dan pembayaran honorarium melebihi standar yang ditetapkan.

Kerugian itu terjadi, karena belanja uang dilakukan tidak sesuai ketentuan dan kekurangan volume pekerjaan, serta kelebihan pembayaran dalam belanja modal yang dilakukan.

“Ini, terjadi di 68 pemerintah daerah,” ujarnya dalam acara sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah, beragendakan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemerintah Semester (IHPS) II tahun 2014.

Sebagai informasi, jumlah pemerintah daerah sampai dengan semester II 2014, yang menjadi entitas BPK sebanyak 542 daerah. Namun, yang telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah hingga 2013, hanya 524 daerah.

Saat ini, sebanyak 156 entitas, atau 30 persen dari total pemda sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Capaian tersebut, terus meningkat dari sebelumnya pada 2009, hanya 15 entitas, atau tiga persen dari total daerah.

Ketua DPD, Irman Gusman, di tempat yang sama mengaku akan menindaklanjuti temuan ini. DPD akan bertindak tegas dan berkoordinasi dengan otoritas terkait, termasuk penegak hukum untuk menutup celah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di daerah.

“Kalau merugikan, ganti rugi. Kalau pidana bisa diteruskan ke penegak hukum, yang penting semangatnya mewujudkan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik),” tambahnya. (asp)/(vv)/R-I

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *