BKD Cek Ulang Sk Honorer

MELAWI ! POSTKOTAPONTIANAK.COM – BKD Kabupaten Melawi akan melakukan cek ulang, termasuk sejumlah tenaga honorer yang tidak menerima perpanjangan SK, khususnya pada kasus tenaga guru yang sudah lama bekerja sebagai tenaga honor daerah.

Ilustrasi./ Ist
Ilustrasi./ Ist

“Mungkin ada kesalahan dalam proses pembuatan SK. Nanti yang bersangkutan kita minta datang ke BKD untuk klarifikasi. Kalau memang tidak bermasalah, seperti dia rajin masuk kerja dan memang diusulkan oleh dinas, maka bisa kita proses kembali SK perpanjangan kontraknya,” ungkap Kabid Data dan Pengadaan Pegawai, Iiq Pribadi, sebagai pihak yang mengurusi SK tenaga honorer.

Iiq mengakui, bisa terjadi human error dalam proses perpanjangan SK tenaga honorer. Karena ada usulan dari SKPD yang sampai naik dua kali ke meja bupati. Jumlah tenaga honorer yang sangat banyak hingga kemungkinan berkas honorer tersebut terselip atau tercecer hingga tak terinput oleh BKD.

“Kesalahan mungkin bisa jadi dari BKD, bisa juga dari dinas bersangkutan. Atau tenaga honorer telat menyampaikan berkas, terselip atau lupa diantar. Ada kasus seperti di Dinas PU dimana ada supir dari era Pak Budiman Lethe tidak kami SK-kan karena terlewat. Bisa langsung kami pulihkan,” jelasnya.

Kendati demikian, Iiq menegaskan BKD hanya memproses SK berdasarkan usulan dari SKPD tempat tenaga honorer tersebut bekerja. Bila memang tak ada usulan, maka tak mungkin ada SK yang dibuat. Seperti kasus tenaga honorer di Sokan yang tak menerima SK, hal tersebut memang karena tak ada usulan dari Camat setempat kepada BKD. Jadi kasus tersebut bukanlah karena kesalahan BKD.

“Kami juga ada bukti  bahwa kami tak menerima usulan perpanjangan kontrak honorer tersebut. Karena setiap instansi akan menyampaikan nama, SK lama dan jumlah kuota honorernya, sesuai dengan yang tercantum dalam buku APBD. Kami ini sifatnya eksekusi saja,” katanya.

Pemkab, lanjut Iiq, memiliki kewenangan untuk memperpanjang atau menghentikan kontrak tenaga honorer karena melihat kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran. Diakuinya bahwa ada penambahan tenaga honorer, seperti pada rumah tangga rumah dinas bupati, wakil bupati, ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan Sekda. Pengurangan juga terjadi, seperti di Dinas Kesehatan dimana tenaga honorernya berkurang hanya sebanyak 39 orang karena adanya pemangkasan anggaran.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi pun meminta bupati mengecek kembali SK honorer yang telah diperpanjang. Hal ini karena banyak SK yang bermasalah, seperti adanya tenaga honorer baru yang sudah dapat SK, termasuk diantaranya ada SK honorer yang TMT nya sejak tahun 2011, namun justru baru tamat SMA pada tahun 2014. DPRD Melawi, hanya menyetujui anggaran untuk gaji tenaga kontrak Melawi sesuai dengan jumlah tenaga kontrak pada tahun sebelumnya plus dikurangi dengan honorer yang lulus dalam seleksi CPNS K2.

“DPRD juga tak pernah menyetujui penambahan tenaga honorer baru. Jangan sampai ada honor baru, tapi malah mengorbankan tenaga honorer lama, yang benar-benar-benar melaksanakan tugasnya. Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang,” katanya.

Iif juga menyoroti adanya tenaga honorer yang memiliki peran sentral, seperti guru, tapi justru tak diperpanjang oleh pemerintah. Seperti kasus di Dinas Pendidikan yang sempat memunculkan keributan. Ia berharap, bilapun ada pengurangan, Pemkab bisa menentukan mana yang perlu dikurangi, dan mana yang perlu diperkuat.

“Tenaga pendidikan dan kesehatan, masih kita perlukan. Sebaiknya evaluasi dahulu, dimana yang perlu pengurangan karena memang sudah terlalu banyak,” pungkasnya. ( Frans Somil )

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *