Banyak Warga Belum Terdaftar

Kades Hilir Kantor Perintahkan PPS Perbaiki Data Pemilih

NGABANG ! POSTKOTAPONTIANAK.COM –  “ Daftar Pemilih Sementara  (DPS) Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, sebanyak 7000 pemilih, sementara jumlah KK sebanyak 5000 KK dikalikan 2 orang saja satu buah rumah maka bisa mencapai 10000 pemilih. Sehingga sangat tidak masuk akal DPS hanya 7000 pemilih saja. Saya perintahkan kepada PPS agar segera perbaiki data pemilih tersebut, agar masyarakat yang wajib milih yang belum terdaftar dapat memberikan hak suaranya, ” ucap Kades, Yohanes, kemarin.

Yohanes, SPDK./ dan
Yohanes, SPDK./ dan

Atas kekurangan tersebut, kata Yohanes, “ saya belum dapat menerima penetapan atau pleno yang dilakukan PPS Desa Hilir Kantor beberapa hari yang lalu, karena masih banyak masyarakat yang wajib memilih belum terdaftar sebagai pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Landak , bulan Februari 2017, saya tunggu kerja PPS agar mendata dengan ril” katanya.

“Saya sempat komplain dengan PPS karena pleno PPS tidak ada koordinasi dengan Desa. Harusnya sebelum rapat pleno penetapan DPS, ada koordinasi dengan kita, sehingga akan tau bagaimana masalah pendataan pemilih,”bebar Yohanes yang juga Ketua Forum Kepala Desa Landak ini.

Ia menegaskan lagi, jika nama masyatakat dihapus dari daftar pemilih hanya gara-gara tidak memiliki KTP Elektronik (E-KTP) hal itu menurut Yohanes sangat berbahaya, karena sama juga menghilangkan hak suara orang.

“Setelah kita cek setelah ditetapkan DPS. Masih banyak yang tidak masuk dalam DPS. Contoh  pak Johan, yang merupakan anggota BPD Desa Hiilir Kantor tidak  masuk DPS, kemudian  ibu Fitri pegawai Camat tidak masuk dan masih banyak lagi,” ungkap Yohanes.

Jika alasan penyelenggara Pilkada sesuai peraturan untuk syarat masuk dalam daftar pemilih harus mereka yang sudah ber KTP Elektronik. Sementara mereka merupakan warga negara Indonesia. “Hal ini sudah melanggar hak azasi manusia menghilangkan hak sebagai pemilih,” tegas Yohanes lagi

Yohanes mengatakan, harusnya pihak KPU dan Pemerintah mencari solusi bagi masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih, karena tidak berKTP Elektronik. Sementara, mereka kebanyakan sudah memiliki kartu keluarga (KK) yang otomatis sudah memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK).

“Maka harus ada solusi yang dicari. Jangan gunakan akal pribadi.  Kalau berbicara E-KTP, se Indonesia juga masih belum genah,” tandas Yohanes.

Seperti diketahui,  sebanyak 31.741 masyarakat di Kabupaten Landak terancam tidak bisa menggunakan hak suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Landak 2017. Karena mereka tidak memiliki data kependudukan yang akurat seperti NIK dan E-KTP.(dan)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *