Bansos : Utamakan Asas Kepatutan, Kepanutan Profosional dan Kewajaran

APBD Kabupaten Mempawah Kalbar./PKP
APBD Kabupaten Mempawah Kalbar./PKP

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! MEMPAWAH-Iswandi Sekretaris Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI), Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, mempertanyakan Azaz Kepatutan, Kepanutan Profosioanal dan Kewajaran Bantuan Hibah Pemda Kebupaten Mempawah.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 59 Tahun 2009permendagri nomor 59 tahun 2009 juncto nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan pemberian dana hibah bantuan sosial.

Bantuan suatu lembaga masyarakat tidak boleh berturut-turut. “ Artinya, bantuan hibah tidak boleh diberikan secara berturut-turut setiap tahun,” ujar Iswandi yang didampingi Azhari.

Selain itu, ada dugaan bantuan tersebut tidak dalam dokumen awal perencanaan dari draf APBD.

Dana hibah, jika tidak sesuai dengan aturan bisa berurusan dengan hukum. Bahkan ada indikasi tersandung kasus tersebut, ucapnya kepada wartawan, Kamis ( 23/4/2015).

Dokumen Bantuan Dana Hibah harus tercantum dalam dokumen KUA ( Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS ( Plafon Perencanaan Anggaran Sementara ), serta masuk dalam dokumen draf RAPBD dan dokumen APBD, beber Iswandi.

Sementara itu menurut M. Azhari, Kajari diminta memantau perkembangan pemberian bantuan bansos di Kabupaten Mempawah selama ini karena dikhawatirkan telah terjadi kesalahan dalam proses pemberian bantuan tersebut.

Terindikasi karena ada lembaga yang memperoleh bantuan secara berturut-turut setiap tahunnya dalam jumlah yang cukup besar.

Diduga yang memperoleh bantuan tersebut berasal dari kalangan pengambil kebijakan dalam penentuan APBD Mempawah selama ini. Jika memang terbukti kita minta dilakukan proses hukum yang ada, jelasnya.

Kejaksaan Negeri Mempawah (Kajari) diminta untuk memantau pelaksanaan bantuan hibah atau bantuan sosial di Kabupaten mempawah beberapa tahun ini.

Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua LAKI Kabupaten Mempawah, Mohammad Azhari kepada wartawan. “Kita juga minta pada BPK untuk menelusuri tentang bantuan Dana Hibah di Kabupaten Mempawah,” harap dia.

Ashari juga menyayangkan pesan SMS yang dikirim oleh Sekda Mempawah yang menolak memberikan buku APBD Tahun 2015 kepada DPC LAKI Mempawah, padahal itu dipinta secara resmi melalui surat.

“ Kami mengganggap bahwa Sekda telah melanggar UU serta Perda tentang Transparansi Publik. Tentunya sikap dari Sekda ini akan menimbulkan berbagai penafsiran tentang APBD Mempawah./US-PKP

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *