Balon Wakil Wakot Depok

Berjuang Untuk Kepentingan Publik 

DEPOK, POSTKOTA PONTIANAK.COM-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok, sedang di datangi para pelamar bakal calon

Aktivis Kapok Kasno.(said)
Aktivis Kapok Kasno.(said)

walikota dan wakil walikota yang direkrutnya. Seperti Ketua Komite Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok) Kasno, mendaftarkan diri menjadi calon wakil wali kota Depok. Saya aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kota Depok yang  memiliki komitmen kuat menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik dan menghapus korupsi dari kota Depok.

” Benar saya sengaja melamar jadi bakal calon wali kota untuk memenuhi keinginan sebagian masyarakat Depok. Disamping saya juga memiliki misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas akses pendidikan dan kesehatan,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Dia menjelaskan, bahwa masyarakat harus memberi aperesiasi terhadap PDIP yang membuka ruang bagi seluruh masyarakat Depok untuk maju menjadi calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Ia menambahkan, dari sembilan partai kontestan pemilu 2014 lalu, baru partai berlambang banteng itu yang membuka pendaftaran.

 ” Kesempatan yang diberikan PDIP harus dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jangan juga kita curiga kalau pembukaan pendaftaran hanya menjadi alat pencitraan. Kita harus berpikir positif,” jelas Kasno.

Menurutnya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pertama, kata dia, memberi apresiasi terhadap pencapaian yang telah diraih sejak era Badrul Kamal hingga era Nur Mahmudi. Meskipun ada beberapa catatan yang masih perlu dikritisi bersama untuk mewujudkan Kota Depok yang lebih baik.

” Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian adalah penempatan personil yang tidak memiliki landasan disiplin ilmu sesuai bidangnya. Dalam pandangan kami telah menjadi penyebab tidak maksimalnya capaian-capaian pembangunan,” tutur Kasno.

Dia menambahkan, disamping rotasi dan mutasi di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok tidak mempertimbangkan lamanya masa menjabat. Ini semua berdampak langsung pada tidak maksimalnya penyerapan anggaran, tidak maksimalnya kualitas dari pembangunan fisik dan non fisik, tidak mencapainya pemerataan pembangunan, kerusakan lingkungan hidup, tata kota yang semrawut, dan mahalnya biaya pendidikan. “Belum lagi klaim yang dilakukan Pemkot Depok terhadap menurunnya jumlah angka kemiskinan. Faktanya, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin begitu terlihat. Jika hal ini dibiarkan dapat mengganggu ke setabilan ekonomi,” ujar Kasno.

Kasno juga berjanji bakal memaksimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mengatasi kemiskinan. Khususnya pada bidang pendidikan. Sebab, dari jumlah penduduk Kota Depok yang mencapai 1,8 juta jiwa, terdapat 180 ribu penduduk Depok yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Angka tersebut belum termasuk 13 ribu angka putus sekolah alias dorp out.

” Revolus total jajaran Dinas Pendidikan adalah langkah utama yang menjadi prioritas kerja kami dalam rangka membenahi persoalan-persoalan pendidikan di Kota Depok,” ucapnya.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *