Badrodin Dukung Polwan Berjilbab, Asal Bukan untuk Cari Simpat

Polwan sudah berjilbab./Istimewa
Polwan sudah berjilbab./Istimewa

JAKARTA– Keputusan Plt. Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti yang membolehkan penggunaan jilbab kepada Polwan (polisi wanita), mudah-mudahan bukan untuk mencari simpati, mengingat yang bersangkutan saat ini sedang digadang-gadang untuk menjadi calon Kapolri baru yang diusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke DPR untuk menggantikan calon sebelumnya Budi Gunawan.

Harapan ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) Karman BM melalui sambungan telpon, Kamis (25/3/2015) menanggapi Peraturan Kapolri izin penggunaan jilbab kepada Polwan.

Karman berharap keputusan Badrodin membuat Perkap dilandasi atas kesadarannya, terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusi Polwan-nya.

“Mudah-mudahan Polri konsisten melaksanakan Perkap nya itu,” ujarnya penuh harap.

Apalagi, tambah Karman, memeluk dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi negara segaimana amanah konstitusi.

“Kita dukung keputusan Badrodin itu, yang telah menjilbabkan para polisi wanita, khususnya yang beragama Islam,” tegas salah satu Koordinator Aliansi Tarik Mandat (ATM) Jokowi – Jusuf Kalla itu.

Pernyataan Karman ini diamini rekannya Nanang yang menjabat Kepala Bidang Dakwa PP GPII. Dia berarap terbitnya Perkap tersebut agar segera disosialisasikan kepada segenap jajaran Polwan di seluruh Indonesia.

” Sosialisasi sangat perlu agar nanti dalam pelaksanaan peraturan itu dapat berjalan sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kepolisian Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan izin penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Polwan), dengan mengeluarkan Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Dalam surat yang ditandatangani Plt. Kapolri Komjen Badrodin Haiti menyebutkan tentang hal yang menjadi pertimbangan keluarnya keputusan ini adalah dalam rangka pemakaian jilbab bagi Polwan maka secara khusus tanggal 25 Maret 2015 untuk ketertiban administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan. (airin)/(BB)/radar-indo

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *